• LAMPIRAN 5.


  •   
  • FileName: 090112(1)-Lampiran 5. KRONOLOGIS PENOLAKAN MASYARAKAT PULAU PADANG.pdf [preview-online]
    • Abstract: LAMPIRAN 5.KRONOLOGISPENOLAKAN MASYARAKAT PULAU PADANG KECAMATAN MERBAUKABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROP. RIAUTERHADAPHUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI) PT. RAPP BLOK PULAU PADANG(SK NO. 327/MENHUT-II/2009 TANGGAL 12 JUNI 2009)

Download the ebook

LAMPIRAN 5.
KRONOLOGIS
PENOLAKAN MASYARAKAT PULAU PADANG KECAMATAN MERBAU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROP. RIAU
TERHADAP
HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI) PT. RAPP BLOK PULAU PADANG
(SK NO. 327/MENHUT-II/2009 TANGGAL 12 JUNI 2009)
Oleh : SUTARNO,S.Fil.I
(Koordinator Masyarakat Pulau Padang yang Menolak PT. RAPP)
PENOLAKAN Masyarakat terhadap HTI di Pulau-pulau lain, di wilayah administrasi
Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti (Rangsang dan Tebing Tinggi) dan sekitarnya
seperti Semenanjung Kampar, tidak dapat dipisahkan dengan penolakan Masyarakat Pulau
Padang terhadap Operasional PT. RAPP di Pulau Padang. Penolakan tersebut sudah
dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Meranti sejak tahun 2009 sebelum Kabupaten ini
dimekarkan dari Kabupaten induk Bengkalis.
a. SEPINTAS PENOLAKAN HTI DI PULAU TEBING TINGGI
• Tanggal 7 Mei 2008 (Riauterkini-Pekanbaru)
Sejak sebulan terakhir warga Desa Nipah Sendanu dan Desa Sungai Tohor, Kecamatan
Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis Riau dirudung gelisah. Setiap ada kapal berlabuh di
dermaga Harapan Baru, yang merupakan gerbang masuk daerah tersebut, puluhan
pasang mata siap mengintai gerak-gerik orang asing yang turun dari kapal.
Kemarahan warga memuncak ketika buruh perusahaan PT Lestari Unggul Makmur (LUM)
yang menjadi kontraktor pelaksana pembukaan HTI menyebarkan selembaran kertas
yang berisi SK Menhut No 217/Menhut-II/2007 Tanggal 31 Mei di Wilayah Desa
SungaiTohor.
Dalam SK Menhut tersebut PT Lestari Unggul Makmur diberi izin atas usaha pemanfaatan
hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (UPHHTI) di Desa Nipah Sendadu, Sungai
Tohor, Tanjung Sari, Lukun dan Desa Kepau Baru seluas 10.930 hektare.
Akibat rencana pembukaan HTI yang semena-mena dari perusahaan itu, Forum
Komunikasi Kepala Desa se Kecamatan Tebingtinggi menolak keberadaan PT Lestari
Unggul Makmur.
Penolakan warga atas rencana pembukaan HTI tersebut mendapat dukungan dari Ketua
DPRD Riau Chaidir. Ia menyesalkan rencana HTI di daerah penghasil sagu terbesar di
Indonesia itu. "Sesuai dengan laporan pengaduan warga, saya rasa ada kesalahan dalam
pemberian izin HTI tersebut. Sebab kawasan yang akan dijadikan HTI itu merupakan
daerah penghasil sagu terbesar di Indonesia. Saya setuju bila warga meminta Menhut
untuk meninjau kembali izin tersebut, " kata Chaidir.
b. SEPINTAS PENOLAKAN HTI DI PULAU RANGSANG
• Tanggal 22 Juli 2010, (Riauterkini-Pekanbaru)
Hari Kamis sekitar pukul 17.30 WIB. Dua unit alat berat jenis excafator milik PT Sumatera
Riang Lestari (SRL) dibakar sekelompok warga Desa Tanjung Kedabu, Kecamatan
Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti.
• Tanggal 14 Agustus 2010 (Serikat Tani Riau)
Masyarakat Desa Tanjung Kedabu yang tergabung dengan Serikat Tani Riau sebanyak
600an orang menggelar aksi ke lokasi Areal Konsesi PT. SRL yang sedang melakukan
aktifitas Pembabatan Hutan dan memasang patok agar Kegiatan PT. SRL tidak melewati
patok yang dibuat masyarakat. Dan sempat terjadi komunikasi antara masyarakat dan
humas PT. SRL via telp. Dan perusahaan menyepakati untuk tidak menggarap
hutan/lahan yang sudah dipasang patok
c. SEPINTAS PENOLAKAN MASYARAKAT TELUK MERANTI DI SEMENANJUNG KAMPAR
• Tanggal 20 Agustus 2009,
Masyarakat sekitar kawasan semenanjung Kampar yaitu Teluk Meranti telah membuat
surat keputusan yang dengan tegas menolak semua rencana operasional PT. RAPP Ring
Kampar, dengan alasan bahwa operasi perusahaan akan menjadi ancaman serius bagi
sumber‐sumber kehidupan mereka
• Tanggal 24 Agustus 2010,
Masyarakat dan tokoh masyarakat Teluk Meranti serta lembaga swadaya masyarakat
(LSM) menggelar aksi protes di Kantor DPRD Pelalawan dan Kantor Bupati Pelalawan,
Riau, untuk menolak aktivitas perusahaan yang terus merusak hutan gambut
Semenanjung Kampar untuk dijadikan perkebunan HTI dari SK 327 Menhut Tahun 2009
tanggal 12 juni. Mereka juga mendesak pemerintah menerapkan moratorium.Warga
tersebut datang ke Ibu Kota Pelalawan, Pangkalan Kerinci menggunakan beberapa unit
bus dan mobil bak terbuka. Aksi tersebut digelar setelah warga mengirimkan surat
penolakan resmi atas kesepakatan yang dilakukan PT RAPP dengan sejumlah perwakilan
masyarakat yang disebut Tim 40. Namun kesepakatan tersebut tidak diterima sebagian
masyarakat karena tidak melibatkan mereka dalam penentuan sikap. Sementara surat
penolakan warga ditujukan kepada Direktur PT RAPP di Pangkalan Kerinci pada Jumat
pekan lalu tersebut dan ditandatangani oleh 429 warga Teluk Meranti. Jasri Abas, yang
merupakan salah satu anggota Tim 40 yang menolak kesepakatan dengan perusahaan
mengatakan, nota kesepakatan tidak melibatkan masyarakat dalam menentukan sikap.
Dalam butir-butir kesepakatan itu juga dinilai merugikan masyarakat dan menghilangkan
hak-hak masyarakat atas kepemilikan tanah dan lahan di kawasan Semenanjung Kampar.
• Tanggal 7 Oktober 2009,
masyarakat Teluk Binjai tanpa aparat desa. Masyarakat juga membuat Surat Penyataan
Penolakan dan mengirimkan langsung ke perusahaan induk yang berkedudukan di
Singapura. Warga juga menolak Surat Dukungan dari aparat desa dan tokoh masyarakat
Teluk Binjai berkaitan tentang beroperasinya perusahaan di wilayah Semenanjung Kampar
karena dinilai tidak mewakili seluruh masyarakat. Aparat Desa ternyata tidak sinkron
dengan warganya dalam memandang pembukaan hutan untuk penanaman akasia
tersebut. Warga lebih melihat kepada kerusakan yang bakal terjadi nantinya atas
lingkungan hidup sekitar.
d. PENOLAKAN MASYARAKAT PULAU PADANG KECAMATAN MERBAU TERHADAP HTI PT.
RAPP DI PULAU PADANG
• Tanggal 26 Agustus 2009,
Pj. Bupati Kepulauan Meranti Drs. Syamsuar, M.Si. mengajukan surat kepada Direktur
Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 100/Tapem/189 tentang Peninjauan ulang
terhadap semua IUPHHK-HTI PT. LUM, PT. SRL dan PT RAPP di Kabupaten Kepualauan
Meranti.
• Tanggal 30 Desember 2009
MASYARAKAT dari berbagai desa di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya desa-desa
dari Pulau Padang antara lain Tanjung Padang, Selat Akar, Kudap, Dedap, Mengkopot,
Mengkirau, Bagan Melibur, Pelantai, dan beberapa desa diluar Pulau Padang seperti
Semukut, Renak Dungun, Sungai Tohor, dan desa-desa lain yang berjumlah 1000an
orang mendatangi Kantor Bupati Kepulauan Meranti (di Selat Panjang)yang saat itu di
Jabat Oleh Bupati Pj. Syamsuar, M.Si. masyarakat dan Kepala Desa-kepala desa yang
memimpin aksi tersebut dengan tegas menolak rencana operasional PT. RAPP di Pulau
Padang. Bupati Syamsuar yang saat itu menjabat, sangat mendukung apa yang dilakukan
Masyarakat untuk menolak kehadiran PT. RAPP beroperasi di Pulau Padang.
• Tanggal 30 Desember 2009 (Laporan Investigasi Eyes on the Forest)
Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti (FMPL-KM) mengirim
Surat ke Menteri Kehutanan, Perihal Penolakan IUPHHK-HT PT. Sumatera Riau Lestari Blok
Pulau Rangsang, PT. LUM dan PT. RAPP blok Pulau Padang di Kabupaten Kepulauan
Meranti.
• Tanggal 10 Februari 2010
WARGA PULAU PADANG KE JAKARTA yang PERTAMA
Perwakilan Masyarakat dan Kepala Desa Pulau Padang yang berjumlah 9 orang dan
beberapa organisasi/LSM seperti Meranti Center, Walhi, Mahasiswa Bengkalis, masyarakat
Padang Lawas mendatangi Kantor Kementrian Kehutanan di Jakarta menuntut tinjau
ulang SK Menhut No. 327 tahun 2009 sekaligus menuntut pencabutan izin HTI di
Kepulauan Meranti. Setelah masyarakat mendatangi Kantor Kementrian Kehutanan
kemudian Masyarakat Pulau Padang mendatangi Kantor PT. RAPP di Jakarta menuntut hal
yang sama.
• Tanggal 12 Februari 2010
Perwakilan Masyarakat dan Kepala Desa Pulau Padang yang berjumlah 9 orang dan
beberapa organisasi/LSM al. Meranti Center, Walhi, Mahasiswa Bengkalis, masyarakat
Padang Lawas mendatangi dan menemui DPD-RI wilayah Riau Instiawati Ayus di Gedung
DPR-RI dan Anggota DPR-RI Komisi IV di Jakarta menuntut tinjau ulang SK Menhut No.
327 tahun 2009 sekaligus menuntut pencabutan izin HTI di Kepulauan Meranti. (Sumber:
wawancara dengan Toha Kepala Desa Mengkirau di Mengkirau, tanggal 12 Juli 2011)
• Tanggal 6 Maret 2010
11 orang perwakilan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti untuk yang kedua kalinya
ke Jakarta mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri sekaligus
menuntut pencabutan SK Menhut No. 327 tahun 2009. (wawancara dengan Toha Kepala
Desa Mengkirau di Mengkirau, tanggal 12 Juli 2011)
• Tanggal 26 Juli 2010,
Masyarakat Kec. Merbau sebanyak 350an orang mendatangi Kantor DPRD Kepulauan
Meranti dan menuntut penghentian operasional dan Pencabutan izin HTI di Kabupaten
Kepulauan Meranti seperti PT. SRL dan PT. LUM dan PT. RAPP
Dialog antara perwakilan masyarakat dan anggota-anggota DPRD yang juga hadir ketua
DPRD Hafizoh, wakil ket. DPRD Taufikurrahman dan puluhan anggota DPRD lainnya.
Dalam kesempatan tersebut terjadi perdebatan antara masyarakat dan anggota dewan.
Dalam menanggapi aspirasi dan tuntutan masyarakat, Ketua DPRD Kab. Kepulauan
Meranti Hafizoh menyatakan “jika bapak-bapak seratus persen menolak HTI di Kepulauan
Meranti, saya juga menolak bahkan seratus limapuluh persen. Akan tetapi kami tidak
memiliki wewenang untuk menghentikan operasional HTI di Kabupaten kepulauan
Meranti, yang memiliki wewenang ini adalah bapak Bupati”.
Dalam dialog tersebut DPRD juga berjanji akan turun meninjau kelapangan.
• Tanggal 30 Juli 2010,
DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti mengajukan surat kepada Kementerian Kehutanan
RI Nomor 661/DPRD/VII/2010 tentang Permohonan Peninjauan ulang izin operasional PT.
SRL, PT. LUM, dan PT. RAPP (terlampir)
• Tanggal 19 Agustus 2010 (10 Ramadlan)
Masyarakat Pulau Padang dan Masyarakat Pulau Rangsang sebanyak 700 orang lebih,
mendatangi Kantor DPRD Kepulauan Meranti masih dengan tuntutan yang sama
menuntut pencabutan izin PT. RAPP di Pulau Padang dan menuntut penghentian
operasional PT. SRL dan PT. LUM.
• Tanggal 3 September 2010,
Bupati Kepulauan Meranti mengajukan surat kepada Menteri Kehutanan RI di Jakarta
nomor 100/TAPEM/IX/2010/70 perihal Peninjauan Ulang IUPHHK-HTI PT. LUM, PT. SRL dan
PT. RAPP terkait dengan penolakan HTI yang dilakukan oleh masyarakat.
• Tanggal 8 September 2010
Gubernur Riau mengeluarkan Surat No. 223/IX/2010 tanggal 8 September 2010,
tentang izin Pembuatan Koredor pada IUPHHK-HT, PT. RAPP Pulau Padang di Kabupaten
kepulauan Meranti.
Setelah sekian hari sejak tanggal dikeluarkan Surat Gubernur tentang izin koredor
tersebut, wargapun kemudian mengetahuinya. Surat tersebut memunculkan keresahan
bagi warga pulau padang dan memancing amarah masyarakat, yang seharusnya setelah
hari raya idul Fitri masyarakat menfokuskan untuk berkebun memperbaiki perekonomian
setelah berkunjung kesanak saudara pada hari raya. Lagi-lagi masyarakat di “paksa”
untuk mendatangi kantor Bupati di selatpanjang. Dan masyarakat semakin marah ketika
2 orang buruh warga Pulau Rangsang yang mengolah kayu dijadikan Papan/bahan kapal
ditangkap oleh pihak keamanan. Padahal mereka memiliki surat kelompok Tani yang
legal.
• Tanggal 11 Oktober 2010,
Merespon surat Gubernur tentang izin pembuatan Koredor, Masyarakat Pulau Padang dan
Rangsang mendatangi Kantor Bupati Kepulauan Meranti antara lain menuntut
pembebasan 2 orang wagra petani Rangsang yang di tangkap oleh pihak keamanan
AIRUT karena menjual kayu hasil olahan ke Selatpanjang, dan menuntut penghentian
Operasional PT. SRL, dan pencabutan izin PT. RAPP di pulau padang.
Dalam aksi ini masyarakat diterima oleh wakil Bupati untuk berdialog dengan beberapa
wakil masyarakat terkait penolakan masyarakat terhadap operasional Perusahaan-
perusahaan Pembabat Hutan Alam di kabupaten Kepulauan Meranti. Judul dalam
Pernyataan sikap Aksi tersebut adalah;
“Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti HARUS MAMPU Mengusir keberadaan PT
RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti…!”
Kutipan pernyataan Sikap aksi masyarakat tanggal 11 Oktober 2010: ”Penangkapan
terhadap 2 (dua) masyarakat Desa Bungur Kecamatan Rangsang yang merupakan rekan
seperjuangan kita atas Nama Agus alias Sanum dan Ruslan alias Jun Oleh AIRUT Tanjung
Samak dengan Petugas Bernama Jefri, Ardian Syah, dan Saudara Iwan Dengan No kapal:
004 Pada hari Selasa Tanggal 28 September 2010 pada Pukul 5.30 WIB di Perairan
Kelautan Selatpanjang dengan Tuduhan Ilegal logging atau membawa kayu dengan
dokumen tidak lengkap tersebut adalah merupakan Tindakan Yang sangat Merugikan Bagi
Kehidupan Buruh Tani yang pada akhirnya penangkapan terhadap Rekan kita tersebut
dapat kita simpulkan bahwa Kebijakan Politik Pemerintah saat Ini lagi-lagi hanya
menguntungkan Pemilik Modal Asing di Negeri Ini. Karna jelas terbukti keberadaan
PT.SRL, PT. LUM dan PT. RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti yang jelas-jelas
keberadaan mereka sangat di tentang oleh rakyat, Namun pada kenyataanya kebijakan
Politik Pemerintah di tingkatan Bupati dan Dewan dalam merespon aksi kita dengan
mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi tidaklah membawa capaian besar untuk
menguntungkan perjuangan Rakyat. Terbukti hingga saat ini Oprasional mereka tidak
pernah Berhenti dan Bahkan dengan Leluasa Mengeluarkan Puluhan Ribu Ton Kayu dari
Kabupaten kepulauan ini dan Tidak mendapat suatu apapun.”
Massa denganjumlah 1500 orang lebih dalam pernyataannya sebagai berikut:
1. Mendesak Bupati dan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti untuk SEGERA
mengeluarkan surat penolakan terhadap SK Gubernur Riau Nomor :
KPTS/1223/IX/2010 tanggal 08 September 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. RAPP Pulau Padang (Desa Sungai
Hiu Tanjung Padang) Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bebaskan kawan kami Agus alias Sanum dan Ruslan alias Jun sekarang Juga !!!
3. Usut dan Tangkap Mafia Tanah dengan Modus Kelompok tani yang telah disahkan
oleh kepala desa setempat di Kecamatan Merbau dan Kecamatan Rangsang.
4. Bupati dan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti harus menegaskan sikap politiknya
terhadap pemerintahan Pusat maupun Propinsi atas surat yang pernah di keluarkan,
agar di lakukan peninjauan ulang SK menhut tersebut demi kepentingan rakyat atau
Mundur Sekarang Juga !!!
• Tanggal 29 Oktober 2010,
Perwakilan Masyarakat Pulau Padang berdasarkan undangan pihak perusahaan, bertemu
dengan managemen PT. RAPP di Hotel Gran Zuhri Pekanbaru. Dalam pertemuan tersebut
masyarakat menuntut Pihak perusahaan sebelum beroperasi di Pulau Padang untuk
melakukan Mapping (pemetaan ulang), inclaving, dan pembuatan tapal batas permanen
sebelum PT. RAPP melakukan operasional di Pulau Padang.
Secara lisan pihak perusahaan menyetujui semua tuntutan masyarakat Pulau Padang
yang saat itu diwakili oleh 10 orang petani Pulau Padang yang didampingi oleh Teri Hedra
Caniago Ketum KPP-STR Propinsi Riau dan Dessri Kurniawati, SH Sekjen KPP-STR Prop
Riau. namun secara tertulis berbeda dengan apa yang disepakati secara lisan. Sehingga
pihak masyarakat tidak mau menandatangani berita acara dan notulensi hasil pertemuan.
• Tanggal 30 Oktober 2010
PT. RAPP mengelar sosialisasi dengan mengundang masyarakat Pulau Padang,
perwakilan petani, LSM, Mahasiswa, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Herman, Aziz,
Fauzi Hasan, Asmawi, pejabat sekretariat DPRD Kep. Meranti Burhanuddin yang
sebelumnya adalah pejabat dinas Kehutanan kepulauan Meranti yang telah mengesahkan
dan membuat berita acara survey lokasi jalan koredor (tanggal 17 Mei 2010) dan
rekomendasi untuk pembuatan jalan Koredor di Sungai Hiu Pulau Padang. Diundang juga
orang-orang yang dianggap tokoh masyarakat oleh pihak perusahaan. Dalam acara
tersebut Salah satu perwakilan masyarakat meminta pihak perusahaan untuk
menunjukkan AMDAL sebagai syarat untuk dikeluarkannya SK Menhut. Namun pihak
perusahaan menjawab bahwa AMDAL adalah domainnya Pemerintah.
• Tanggal 3 November 2010
Direktorat Jenderal Bina Usaha kehutanan tertanda Direktur jenderal Imam Santoso, No.
S.1055/VI-BPHT/2010 tanggal 3 November 2010 perihal: Mohon ditinjau ulang Izin
Operasional PT. SRL, PT. LUM dan PT. RAPP yang ditujukan kepada ketua DPRD
Kabupaten kepulauan Meranti.
Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa IUPHHK-HTI ketiga perusahaan tersebut adalah
sah dan aktif yang memiliki Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
tanaman Industri dan Rencana kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu pada
Hutan tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun berjalan. Dan seluruh areal Kerka IUPHHK-
HTI tersebut berada dalam kawasan Hutan produksi.
• Tanggal 26 November 2010
Bupati Kepulauan Meranti mengirimkan surat kepada Camat Merbau No.
100/TAPEM/XI/2010/96 perihal; Rekomendasi
Pada hakekatnya bias di pahami bahwa surat tersebut adalah sebuah perintah kepada
camat untuk menfasilitasi pihak perusahaan PT. RAPP yang akan menjalankan
operasionalnya di Pulau Padang
• Tanggal 29 November 2010,
Perwakilan Masyarakat Pulau Padang bertemu lagi dengan Pihak Managemen PT. RAPP
untuk membicarakan rencana Masyarakat Pulau Padang akan membuat kegiatan
SEMINAR TERBUKA dan akan dijadikan wadah untuk mempertemukan semua unsure
pemerintahan baik Bupati, Dishut, DPRD, Camat, Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat
dan masyarakat umum dan pihak Perusahaan PT. RAPP dalam acara SEMINAR TERBUKA
tersebut. Dalam pertemuan untuk yang kedua kalinya dengan PT. RAPP di hotel Gren
Zuhri Pekanbaru, pihak perusahaan di samping tidak mengakui kesepakatan dan
kesanggupan pada pertemuan tanggal 29 Oktober 2010 justru juga malah
menyampaikan bahwa pihak perusahaan akan segera beroperasi di Pulau Padang.
• Tanggal 10 Desember 2010
Bupati Kepulauan Meranti mengirimkan surat kepada Camat Merbau No.
100/TAPEM/XII/2010/97, perihal; Sosialisasi
• Tanggal 13 Desember 2010,
Masyarakat Pulau Padang Kec. Merbau dari berbagai desa antara lain warga Desa Lukit,
Meranti Bunting, Pelantai, Mekar sari, Kelurahan Teluk Belitung, Bagan Melibur, Mengkirau
dan desa-desa lain, lebih kuran 1300an orang lebih melaksanakan Do’a Bersama
(ISTIGHOTSAH) di Masjid Raya Teluk Belitung, ibukota Kec. Merbau, dengan harapan
Rencana Operasional PT. RAPP yang diyakini sebagai musibah dan malapetaka besar
karena bakal menghabiskan lahan dan perkebunan warga dan hutan yang selama ini
menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Istighotsah di pempin oleh KH. Mas’ud
(Mekarsari), K.H. AHMADI (Mengkirau), Ustad Sudarman (Sungai anak kamal), Ustad
Yakup, Kepala Desa dan anggota DPRD Kab. Kep. Meranti. H.Muhammad Adil, SH. Juga
hadir dalam acara istighotsah tersebut dan bahkan memberikan sambutan.
• Tanggal 15 Desember 2010,
Masyarakat membuat kegiatan SEMINAR TERBUKA di hadiri oleh 2500 orang masyarakat
Pulau padang dan Pulau Rangsang dengan tema “Dampak HTI terhadap Lingkungan dan
kehidupan Masyarakat”, dengan mengundang seluruh pejabat dari Bupati sampai LPMD
dan pihak Perusahaan PT. RAPP (Bupati dan wakil Bupati, DPRD, Camat, Kepala Desa,
BPD, Tokoh Masyarakat, Pimpinan-pimpinan Parpol di Kep. Meranti). Masyarakat sangat
menyesalkan bahwa bahwa pihak perusahan tidak ada satupun yang hadir termasuk
Bupati sendiri.
Pendanaan Seminar Terbuka ini dilaksanakan dengan swadaya masyarakat ditambah
Iuran masyarakat Pulau Padang 20.000/orang (anggota STR).
Masyarakat sangat menyayangkan pihak Pemda BUPATI, Wakil Bupati, dan pejabat-
pejabat terkait tidak hadir termasuk Managemen PT. RAPP.
Sedang yang hadir dalam SEMINAR TERBUKA tersebut HANYA Wakil Ketua DPRD
Taufikurrhman, Basiran, Edi AMin, Ketua DPC PKS. Camat Merbau, Kapolsek Merbau,
Danramil Merbau, beberapa Kepala Desa di wilayah Pulau Padang, BPD, tokoh
Masyarakat, dan Tokoh-tokoh Agama.
Sebagai Pemateri antara lain; Sekjen STN Wiwik Widjanarko, dan Direktur Tansparansi
Indonesia (TI) Rafles, S.Sos.
in-put dari SEMINAR TERBUKA tersebut adalah bahwa; 1). areal konsesi PT. RAPP di Blok
Pulau Padang berada pada areal yang tumpang tindih dengan lahan/kebun warga. 2).
Dengan dibukanya kanal-kanal akan menyebabkan intrusi air masin ke darat dan
pengeringan lahan yang cukup signifikan pada musim kemarau yang akan menyebabkan
mudah terbakar. 3). Dari sisi perijinan, di ketahui bahwa Rekomendasi oleh pejabat
bengkalis yang dijadikan acuan oleh pemerintah pusat sebagai dasar dikeluarkannya SK
Menhut 327 2009, sama sekali tidak diketahui oleh DPRD Kabupaten Bengkalis.
• Tanggal 20 Desember 2010,
Camat Merbau melayangkan surat kepada kepala Desa Tanjung Padang, nomor:
100/tapem/2010/451, perihal sosialisasi (perusahaan PT. RAPP di Tanjung Padang), yang
isinya antara lain adalah agar kepala desa Tanjung Padang menfasilitasi segala sesuatu
yang diperlukan oleh pihak Perusahaan. Cukup lama tidak diketahui oleh masyarakat
bahwa Dirjen Kementerian Kehutanan sudah membalas surat yang diajukan oleh DPRD
Kabupaten kepulauan Meranti menyatakan bahwa izin ketiga Perusahaan di Kep. Meranti
dinyatakan sah dan aktif. Sehingga Bupati Kepulauan Meranti secara diam-diam dua kali
mengirimkan surat kepada camat Merbau
• Tanggal 3 Januari 2011,
Masyarakat cukup menunjukkan sikap amarah yang luar biasa dan mendatangi Kantor
Camat Merbau sebanyak 1500 orang dan menuntut camat untuk mencabut surat yang
dikirim ke kepala desa Tanjung Padang dan menggagalkan rencana Sosialisasi PT. RAPP
di Tanjung Padang yang berujung kepada memasukkan alat berat Ke Pulau Padang.
Masyarakat juga menuntut Pemerintah RI untuk mencabut Izin Operasional PT RAPP di
Pulau Padang.
Sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya, Massa membakar tiga gambar yang pada
bagian kepala ditempel wajah gambar Camat Merbau Duriat, gambar Bupati Kepulauan
Meranti Irwan Nasir dan Gambar Gubernur Riau Rusli Zainal.
Selain itu, massa juga mengusung Keranda Mayat dan ayam putih yang keduanya di
hadiahkan kepada camat Merbau.
• Tanggal 4 Januari 2011,
Malam hari setelah solat Isya’ dan setelah aksi di kantor camat Merbau pada pagi harinya,
Masyarakat dari berbagai Desa sebanyak 313 orang antara lain dari desa Lukit, Meranti
Bunting, Pelantai, Mekarsari, Kelurahan Teluk Belitung, Mengkirau dan puluhan warga
Tanjung Padang dengan 4 kapal pompong, memblokir acara sosialisasi PT RAPP di Dusun
Suka Jadi desa Tg. Padang dan menggagalkan Sosialisasi PT. RAPP yang terbukti sesuai
pengakuan masyarakat Tanjung Padang bahwa sosialisasi tersebut adalah tahapan akan
memasukan alat berat ke Pulau Padang pada tgl 6 Januari 2011.
Saat-saat menegangkan terjadi ketika pihak kepolisian dan perusahaan datang, baru saja
duduk beberapa detik di kursi-kursi yang tersedia rapi disertai oleh panitia, ratusan
masyarakat keluar dari semak belukar berbaris rapi dengan satu komando “sepuluh
langkah maju jalan…….” disertai Takbir “ALLAHU AKBAR…!!!!!. ALLAHU AKBAR……!!!!
dan Yel-yel “R A P P……” “perampas Tanah Rakyat….Usir….Usir….Usir”, Kapolsek
Merbau pun tidak lengah ibarat orang yang sedang termenung tersengat api bergegas lari
menghampiri warga, khawatir masyarakat melakukan hal-hal yang anarkis.
Sosialisasi PT. RAPP yang direncanakan cukup meriahkan disertai hiburan orgen tunggal,
setelah dilakukan dialog yang cukup menegangkan antara pihak masyarakat dan
kepolisian (kapolsek Merbau) dan pihak PT. RAPP, akhirnya mendapat kata putusan
dengan pertimbangan jika sosialisasi dilanjutkan dapat dipastikan akan terjadi
pertempuran antara pihak masyarakat dan pihak perusahaan. Akhirnya kemudian
diumumkan oleh panitia secara resmi bahwa sosialisasi PT. RAPP di Sukajadi dibatalkan.
Meski demikian masyarakat pun belum merasa puas dan tidak akan beranjak dari
lapangan bola yang di jadikan tempat sosialisasi, sebelum tenda dan bangsal di bongkar
dan di angkut keluar dari lokasi.
• Tanggal 20 Januari 2011,
Masyarakat Pulau Padang sekitar 1000 orang lebih yang berangkat pada malam hari
dengan 7 kapal pompong memblokir akan masuknya alat berat di dusun sg. Hiu Desa
Tanjung Padang.
• Tanggal 1-2 februari 2011,
Masyarakat Pulau Padang mendatangi Kantor Bupati Kepulauan Meranti bahkan menginap
di depan Kantor Bupati sebanyak 3000an orang. Dengan menggunakan 14 kapal
pompong berangkat dari rumah masing-masing ada yang jam 04.00 subuh dan ada
yang setelah maghrib seperti desa Tanjung Padang. Masyarakat Menuntut Pencabutan
Izin PT. RAPP, SK No. 327 Menhut 2009, dan menyerahkan Petisi Penolakan Masyarakat
terhadap Rencana Operasional PT. RAPP di Pulau Padang PT. SRL di rangsang dan PT.
LUM di Tebing Tinggi kepada Pemerintah Kabupaten yang di terima oleh asisten I
Setdakab Kepulauan Meranti Drs. Ikhwani.
• Tanggal 11 Februari 2011, Kamis
Merespon aksi massa tanggal 1 dan 2 Februari 2011 di Kantor Bupati Kepulauan Meranti,
Komisi B DPRD Propinsi Riau, yang diwakili oleh wakil komisi B Zulfan Heri, Sumiyati, dan
Mahdinur melakukan kunjungan dinas untuk bertemu masyarakat di pulau padang (usai
solat jum’at) yang menolak akan beroperasinya PT. RAPP di Pulau Padang dan akan
melihat langsung lokasi kegiatan operasional PT. SRL di Pulau Rangsang. Dialog langsung
antara anggota Komisi B DPRD Propinsi dengan masyarakat pulau Padang dilaksanakan di
aula kantor camat Merbau yang juga dihadiri oleh beberapa pejabat Pemkab Kep. Meranti.
Zulfan Heri dalam penyampaiannya berjanji bahwa DPRD Propinsi Riau akan membentuk
Pansus HTI Riau secepat-cepatnya, agar pansus tersebut dapat mengakaji secara obyektif
tentang dampak negative dan positif yang bakal ditimbulkan oleh operasional PT. RAPP di
Pulau padang dan secara umum di Propinsi Riau. Sementara Kadishutbun Kab. Kep.
Meranti Makmun Murad menyampaikan bahwa izin PT. RAPP di pulau padang adalah
wewenang Menhut.
• Tanggal 22 Februari-14 April 2011
AKSI DUA BULAN WARGA P. PADANG & MAHASISWA DI DPRD PROP. RIAU
Hampir 2 bulan penuh Mahasiswa yang tergabung dalam Posko Perjuangan Rakyat
Meranti (PPRM), Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan (AMPEL) dari berbagai Kampus,
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas yang ada di Pekanbaru dan beberapa
perwakilan masyarakat Kepulauan Meranti Pulau Padang, mendirikan Tenda dan Posko di
depan Kantor DPRD Propinsi Riau menuntut DPRD Prop. Untuk segera mengesahkan
PANSUS HTI Riau.
Disekitar Posko juga dipasang berbagai Spanduk dengan ukuran besar
yang bertuliskan berbagai tuntutan, seperti: “Cabut SK Menteri Kehutanan Nomor
327/Menhut-II/2009”, “Usir RAPP dari Pulau Padang” “jangan Politisasi Pansus HTI”. BEM
UNRI menulis; “Selamatkan Rakyat Meranti dari Kediktatoran RAPP dan Pemerintah”.
“Hentikan Penyerobotan Tanah di Propinsi Riau”, Dewan Penghianat Rakyat Daerah
Propinsi Riau” dan masih banyak lagi spanduk-spanduk lain yang pada intinya menolak
Operasional Perusahaan bubur Kertas di Kepulauan Meranti.
Posko yang digelar selama hamper dua bulan mereka juga beberapi kali menggelar aksi
Massa menuntut DPRD Prop untuk segera mengesahkan Pansus HTI Riau yang juga hadir
masyarakat petani pulau Padang, hingga pemblokiran mobil anggota DPRD Prop. Agar
tidak keluar dari areal Kantor DPRD dan mencederai mahasiswa, seperti yang terjadi pada
sidang paripurna Pembentukan Pansus HTI Riau tanggal 5 April 2011 yang gagal.
• 23 Februari 2011,
PEMBENTUKAN TIM PENGKAJI KELAYAKAN OPERASIONAL PT.RAPP DI P. PADANG
BERUBAH MENJADI TIM PENGAWAS OPERASIONAL
Pertemuan Multipihak di Aula RSUD Selatpanjang, dalam rangka “MENCARI SOLUSI ADIL
DAN DAMAI KONFLIK MASYARAKAT DAN PT. RAPP” terkait penolakan Masyarakat terhadap
HTI di Kepulauan Meranti, hadir Bupati Kepulaua Meranti, DPRD, Camat se Kabupaten Kep.
Meranti, Kepala Desa Se Pulau Padang, Tokoh Agama (MUI) LSM seperti JMGR, Scael Up,
Walhi, termasuk 69 perwakilan petani Pulau Padang.
Dalam sambutan Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir secara tegas mengatakan terkait
maraknya aksi massa yang menolak keberadaan HTI di Kepulauan Meranti “mari kita
bentuk Tim yang akan mengkaji secara obyektif, jika memang izin HTI di Kepulauan
Meranti berdampak positif sama-sama kita terima, akan tetapi jika HTI berdampak Negatif
sama-sama kita tolak”.
Setelah Bupati meninggalkan Aula RSUD, ruang pertemuan multipihak tersebut. Rapat
dipimpin langsung oleh Makmun Murad dan beliau mengerucutkan pada perwakilan-
perwakilan Tim yang dimasukkan kedalam TIM. Pada saat itu disepakati yang masuk
kedalam TIM adalah Kadishutbun Kep. Meranti (Makmun Murad), semua Kepala Desa yang
hadir yang berasal dari Pulau padang, Pakar/Tim ahli, 10 orang Wakil Masyarakat Petani
dari Pulau Padang, dari LSM/NGO adalah Walhi, Scael Up, dan JMGR. Tugas Tim adalah
Mengkaji kelayakan Operasional PT. RAPP di Blok Pulau padang. Hasil kajian inilah yang
kemudian akan dijadikan acuan atau rekomendasi, jika memang hasil kajian Tim
menyatakan bahwa rencana Operasional PT. RAPP berdampak positif dari berbagai sisi
silakan dilanjutkan, akan tetapi jika hasil kajian Tim berdampak buruk akan sama-sama
ditolak.
• Tanggal 16 Maret 2011,
Dalam rapat (di Kantor Dishutbun Kep. Meranti)tersebut hadir Asisten I setdakab. Ikhwani,
Ketua Komis I DPRD Kep.Meranti Herman, Ketua Komisi II Rubi Handoko, Makmun Murad
(kadishutbun), Pihak PT. RAPP, LSM/NGO, Kepala desa se Pulau Padang dan 8 orang wakil
Petani Pulau Padang.
Dalam pertemuan sempat terjadi ketegangan. Hal ini disebabkan oleh sikap kadishutbun
Makmun Murad yang mengarahkan Tim, sebagai Tim Pengawas operasional.
Pembentukan TIM Pengkaji sebagaimana ditetapkan pada tgl 23 Februari 2011 di Aula
RSUD Selatpanjang tentang “Tim Pengkaji Kelayakan” di Rubah serta merta menjadi “TIM
Pengawas Operasional PT. RAPP di Pulau padang”.
Rapat sama sekali tidak mengakomodir aspirasi yang berkembang dan melenceng dari
kesepakatan tanggal 23 februari 2011.
• Tanggal 27 Maret 2011,
PT. RAPP mulai beroperasi di PULAU PADANG
PT RAPP memasukkan ALAT BERAT ke Pulau Padang Sungai Hiu Desa Tanjung Padang,
pada dini hari jam 01.00 wib, mendengar informasi alat berat PT. RAPP TEPATNYA DI
SUNGAI HIU DESA TANJUNG PADANG, (di ujung utara pulau Padang), sontak saja
masyarakat Tanjung Padang bergegas memberitahukan yang lain bahkan masyarakat
yang tinggal diujung selatan pulau padang seperti Lukit, Meranti Bunting, Pelantai, Mekar
sari, Mengkirau, Kelurahan Teluk Belitung.
Tidak lengah dari berbagai penjuru desa mulai dari jam 03.00 wib (dini hari) suasana
kampong-kampung di Pulau Padang hiruk-pikuk, Sama-sama berduyun-duyun menuju ke
Tg. Padang dengan menggunakan sepeda motor meskipun harus melewati jalan tanah
gambut yang cukup becek karena belum semuanya di semenisasi.
Sekitar 500 orang menghadang di lokasi naiknya alat berat lebih kurang jam 11.00-
12.00 siang. Sedangkan 34 warga tanjung padang sudah sampai dilokasi dan
menghadang alat berat dengan menaiki pompon jam 3.30 wib (dini hari) Di pantai hutan
bakau dusun sg. Hiu desa Tanjung Padang. Seharian penuh sampai menjelang maghrib
masyarakat tidak beranjak dari bibir pantai tempat 2 unit alat berat akan di turunkan
Menjelang maghrib malam Senin tanggal 27 Maret 2011 terjadi perdebatan antara
masyarakat dengan pihak kepolisin. Pihak kepolisian mengatakakan setengah
mengancam bahwa masyarakat tidak berhak menghadang alat berat PT. RAPP dengan
alasan bahwa hutan bakau tempat naiknya alat berat sudah diganti rugi oleh pihak
perusahaan. Mendengar ancaman pidana dari pihak kepolisian akhirnya masyarakat
meninggalkan lokasi. Dan keesokan harinya…….
• Tanggal 28 Maret 2011,
“AKSI STEMPEL DARAH dan TAHLIL di DEPAN KANTOR BUPATI”,
Masyarakat sekitar 1000 lebih warga Pulau padang, Mendatangi Kantor Bupati Kepulauan
Meranti dan melakukan AKSI STEMPEL DARAH. Sebagai wujud perlawanan masyarakat
terhadap masuknya alat Berat PT. RAPP di Pulau padang, dan Bahwa Penolakan
Masyarakat terhadap operasional PT. RAPP di Pulau padang adalah harga Mati. Masyarakat
siap mempertahankan setiap jengkal tanah di Pulau padang. Tahlil sholawat dan takbir
tidak henti-hentinya demikian haru mengirinya masyarakat yang menitiskan setetes
Darahnya ke kain putih yang di pajang di Pagar Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan
Meranti di Selatpanjang, sebagai symbol ketidakrelaan masyarakat yang akan terus
memperjuangkan pulau padang dari kehancuran Pembabatan Hutan secara besar-
besaran.
DALAM PADA ITU, sekitar 15 orang perwakilan masyarakat diterima oleh wakil bupati
untuk melakukan dialog terkait tuntutan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut hadir
hamper semua pejabat tinggi tinggi di kabupaten kepualauan meranti termasuk juga
Kadishutbun Kep. Meranti Ir. Makmun Murad, Asisten I Setdakab. Drs. Ikhwani. Jawaban
Wakil Bupati Masrul Kasmi dan Makmun Murad adalah kami tidak punya wewenang untuk
menghentikan/menarik mundur 2 unit eskavator yang masukm ke pulau padang. Dan SK
Menhut adalah wewenang Menteri Kehutanan untuk mencabutnya.
Sedangkan Makmun Murad dalam menanggapi aspirasi dan pengaduan masyarakat,
justru malah mengarahkan supaya masyarakat menggugat PT. RAPP melalui jalur hukum
ke pengadilan.
• Tanggal 14 April 2011
Sesuai informasi dari Lokasi Operasional PT. RAPP di Sungai Hiu desa Tanjung Padang
kecamatan Merbau (Pulau Padang), 8 unit eskavator mulai meluluhlantakkan hutan bakau
dan hutan alam yang ada di pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Keberadaaan
8 unit Escavator tersebut sangat memicu amarah warga dan sangat rentan terhadap
konflik dan bentrok fisik antara penduduk dan pekerja lapangan PT. RAPP
• Tanggal 14 April 2011
WARGA PULAU PADANG KE JAKARTA YANG KE II
46 perwakilan masyarakat Pulau Padang, berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi
jahit mulut, meskipun setelah selama di sana satu bulan terpaksa harus diurungkan.
• Kamis, Tanggal 21 April 2011,
Petani Pulau Padang berjumlah 46 orang di damping STN dan STR Mendatangi
Kementerian Kehutanan dan di sana bertemu dengan Hadi Daryanto (Setjen Kemenhut
RI), Imam santoso (Ditjen Kemenhut), Bedjo Santoso (Dir. Bina Pengembangan Hutan
Tanaman), Kabiro Hukum Kemenhut, Staf Ahli Kemenhut, Ali Tahir dan beberapa pejabat
Kemenhut lainya. Ketika masyarakat mendesak untuk menghentikan dan menarik
mundur excavator yang sedang melakukan operasional, pihak Kementerian Kehutanan
berkilah akan mendengar dulu penjelasan dari pemerintah daerah.
Dirjen kehutanan Berjanji hari senin tanggal 25 April 2011, akan mengeluarkan surat
pemanggilan Bupati Kepulauan Meranti ke Jakarta, untuk membahas penolakan
masyarakat Pulau padang terhadap operasional PT. RAPP di Pulau Padang yang
dipaksakan.
• Senin, tanggal 25 April 2011
Jam 09.00 pagi 46 orang Petani Pulau Padang, melakukan aksi Mogok Makan Massal di
pintu masuk KEMENHUT DAN MENDIRIKAN TENDA. Lebih kurang pada tengahhari
Kemenhut mengeluarkan surat pemanggilan Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir untuk
datang ke Jakarta pada tanggal 28 April 2011.
Tekad Petani Pulau Padang akan melakukan aksi hingga Menteri Kehutanan benar-benar
memberikan jawaban atas tuntutan petani dan mencabut SK Menhut No. 327 tahun
2009 yang memberikan izin pada PT. RAPP di Pulau Padang serta menunggu Bupati
hadir ke Jakarta, namun tepat jam 19.00 para petani dibubarkan oleh aparat kepolisian
dengan alasan melanggar batas waktu unjuk rasa.
• Selasa, 26 April 2011
Para Petani Pulau Padang Masih dengan kondisi Mogok Makan dengan menggunakan 2
buah Bus, membuat pengaduan KE KOMNAS HAM terkait operasional PT. RAPP di Pulau
Padang. Pengaduan para Petani diterima langsung oleh Komisioner Pemantaun dan
Penyelidikan Johny Nelson Simanjuntak.
Inti pengaduan menyangkut tiga hal, petama bahwa SK Menhut No. 327 tahun 2009
telah meresahkan masyarakat Pulau Padang, karena warga pulau padang akan
kehilangan hak hidup dan sumber-sumber kehidupan juga berpotensi mengadu-domba
warga, kedua, dengan masuk dan beropersinya eskavator PT. RAPP ke pulau Padang
sejak tanggal 27 Maret 2011 adalah bentuk provokasi terhadap warga. Dan ketiga
meminta izin kepada Komnas HAM untuk memberikan tempat bagi para petani untuk
melanjutkan AKSI MOGOK MAKAN.
Ketiga tuntutan tersebut pihak KOMNAS HAM memenuhi semua tuntutan petani dengan
jalan akan segera menyurati Pihak Menhut atas potensi terjadinya pelanggaran HAM atas
turunnya SK Menhut No. 327 tahun 2009 dan memberikan ruang kepada para petani
Pulau Padang untuk melanjutkan aksi mogok makan.
Usai pertemuan tersebut petani mendirikan tenda di luar gedung Komnas HAM dan
melanjutkan aksi mogok makan dengan memasang spanduk-spanduk ukuran besar yang
berisikan Peta Pulau Padang dan areal konsesi PT. RAPP di blok Pulau Padang seluas
41.205 ha bertuliskan 1. Hentikan operasional PT. RAPP di Pulau Padang dan 2. Cabut SK
Menhut No. 327 tahun 2009.
• Rabu, tanggal 27 April 2011
Para petani mandatangi KANTOR KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI(KPK) untuk
melaporkan dugaan adanya korupsi dalam proses dikeluarkannya SK Menhut No. 327
tahun 2009.
Dalam surat pengaduan tersebut perwakilan petani berkas-berkas antara lain:
1. SK No. 327/Menhut-II/2009
2. Rekomendasi Wakil Bupati Bengkalis tahun 2005 tentang penambahan/perluasan
areal kerja IUPHHK-HT atas nama PT. RAPP di Pulau Padang.
3. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 326/VII/2006 tentang kelayakan lingkungan
kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman di areal
tambahan kabupaten Pelalawan, Siak dan Bengkalis Prop. Riau oleh PT. RAPP
4. Surat Pjs. Bupati Kepulauan Meranti tentang Peninjauan Ulang terhadap IUPHHK-HTI di
Kepulauan Meranti No. 100/TAPEM/189 tahun 2009
5. Surat Bupati Kepulauan Meranti perihal Peninjauan Ulang terhadap IUPHHK-HTI PT.
LUM, PT. SRL dan PT. RAPP No. 100/TAPEM/IX/2010/70
6. Surat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti prihal Tinjau Ulang izin operasional PT.
SRL, PT. LUM dan PT. RAPP
7. Kronologis Perluasan Areal PT. RAPP oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau, Januari
2010, yang berisikan 12 item cacat administrasi dalam proses dikeluarkannya SK
Menhut No. 327 tahun 2009 dan merekomendasikan untuk di tinjau ulang
8. Petisi atau tanda tangan penolakan masyarakat Pulau Padang terhadap PT. RAPP di
Pulau Padang berbaur menjadi satu baik dari tokoh masyara


Use: 0.3997