• RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...


  •   
  • FileName: Draft RUU Akuntan Publik.pdf [read-online]
    • Abstract: b. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang masih ... e. telah mengikuti pelatihan etika profesi Akuntan Publik yang. diselenggarakan Asosiasi Profesi; dan. f. tidak pernah dipidana ...

Download the ebook

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN …
TENTANG
AKUNTAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya
pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka
mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa jasa akuntan publik merupakan jasa yang
digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi
dan berpengaruh secara luas dalam era globalisasi
yang memiliki peran penting dalam mendukung
perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta
meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam
bidang keuangan;
c. bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang
yang khusus mengatur mengenai profesi akuntan
publik yang memberikan perlindungan dan kepastian
hukum bagi masyarakat dan profesi akuntan publik;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
membentuk Undang-Undang tentang Akuntan Publik;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG AKUNTAN PUBLIK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Akuntan adalah seseorang yang berhak menyandang gelar akuntan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Akuntan Publik adalah Akuntan dan Akuntan Publik Asing yang telah
memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.
3. Akuntan Publik Asing adalah warga negara asing yang telah memperoleh
izin berdasarkan hukum di negara yang bersangkutan untuk memberikan
jasa sekurang-kurangnya jasa audit umum atas laporan keuangan.
4. Asosiasi Profesi Akuntan Publik adalah organisasi profesi Akuntan Publik
yang bersifat nasional.
5. Asosiasi Profesi Akuntan adalah organisasi profesi Akuntan yang bersifat
nasional.
6. Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha
berdasarkan Undang-Undang ini.
7. Kantor Akuntan Publik Asing, yang selanjutnya disebut KAPA, adalah
badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara tempat KAPA
berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di
bidang jasa audit umum atas laporan keuangan.
8. Organisasi Audit Asing, yang selanjutnya disebut OAA, adalah organisasi di
luar negeri yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di
negara yang bersangkutan, yang anggotanya terdiri dari badan usaha jasa
profesi yang melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang jasa
audit umum atas laporan keuangan.
9. Pihak Terasosiasi adalah Rekan Kantor Akuntan Publik yang tidak
2
menandatangani laporan pemberian jasa, pegawai Kantor Akuntan Publik
yang terlibat dalam pemberian jasa, atau pihak lain yang terlibat langsung
dalam pemberian jasa.
10. Rekan adalah sekutu pada Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha
persekutuan.
11. Standar Profesional Akuntan Publik adalah acuan yang menjadi ukuran
mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya.
12. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
keuangan.
Pasal 2
Wilayah kerja Akuntan Publik meliputi seluruh wilayah Negara Republik
Indonesia.
BAB II
BIDANG JASA
Bagian Kesatu
Jenis Jasa
Pasal 3
(1) Akuntan Publik memberikan jasa atestasi, yang meliputi:
a. jasa audit umum atas laporan keuangan;
b. jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif;
c. jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma;
d. jasa reviu atas laporan keuangan; dan
e. jasa atestasi lainnya.
(2) Jasa atestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan
oleh Akuntan Publik.
(3) Selain jasa atestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik
dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi,
keuangan, dan manajemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3
Bagian Kedua
Pembatasan Pemberian Jasa
Pasal 4
(1) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan oleh Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik atas laporan keuangan suatu klien
untuk tahun buku yang berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka waktu
tertentu.
(2) Ketentuan mengenai pembatasan pemberian jasa audit umum atas
laporan keuangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III
PERIZINAN AKUNTAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
(1) Izin menjadi Akuntan Publik diberikan oleh Menteri.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun
sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
(3) Apabila masa berlaku izin Akuntan Publik telah berakhir, Akuntan Publik
tidak dapat memberikan jasa atestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1).
Bagian Kedua
Perizinan bagi Akuntan untuk menjadi Akuntan Publik
Pasal 6
(1) Syarat Akuntan untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. telah terdaftar pada Register Negara untuk Akuntan;
b. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang masih
berlaku;
c. berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan;
d. berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
4
f. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin
Akuntan Publik;
g. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
h. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui oleh
Menteri; dan
i. tidak berada dalam pengampuan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Perizinan untuk Akuntan Publik Asing
Pasal 7
(1) Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonan izin Akuntan Publik
kepada Menteri apabila telah ada perjanjian saling pengakuan antara
Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara dari Akuntan Publik
Asing tersebut.
(2) Untuk mendapatkan izin Akuntan Publik, Akuntan Publik Asing harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin
sebagai akuntan publik di negara asalnya;
d. tidak berada dalam pengampuan; dan
e. ketentuan lain sesuai dengan perjanjian saling pengakuan antara
Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara dari Akuntan Publik
Asing tersebut.
(3) Akuntan Publik Asing yang telah memiliki izin Akuntan Publik tunduk
pada Undang-Undang ini.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan
izin Akuntan Publik Asing menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
5
Bagian Keempat
Perpanjangan Izin
Pasal 8
(1) Perpanjangan izin Akuntan Publik diberikan oleh Menteri.
(2) Untuk memperpanjang izin, Akuntan Publik harus mengajukan
permohonan tertulis kepada Menteri, dengan persyaratan sebagai berikut:
a. berdomisili di wilayah Republik Indonesia;
b. tidak pernah dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin
sebagai akuntan publik;
c. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui oleh
Menteri;
d. tidak berada dalam pengampuan; dan
e. menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan.
(3) Akuntan Publik harus mengajukan permohonan perpanjangan izin paling
lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah izin Akuntan Publik tidak
berlaku.
(4) Akuntan Publik yang tidak mengajukan permohonan izin dalam jangka
waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat mengajukan kembali permohonan izin Akuntan Publik setelah 5
(lima) tahun sejak tanggal tidak berlakunya izin dengan memenuhi
ketentuan Pasal 6 ayat (1) bagi Akuntan atau Pasal 7 ayat (2) bagi Akuntan
Publik Asing.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perpanjangan
izin Akuntan Publik diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Penghentian Pemberian Jasa Atestasi untuk Sementara Waktu,
Pengunduran Diri, dan Tidak Berlakunya Izin
Pasal 9
(1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan penghentian pemberian
jasa atestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk
sementara waktu.
(2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Menteri.
6
(3) Jangka waktu penghentian pemberian jasa atestasi untuk sementara
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima)
tahun.
(4) Akuntan Publik dapat mengajukan kembali permohonan penghentian
pemberian jasa atestasi untuk sementara waktu setelah 5 (lima) tahun
terhitung mulai tanggal berakhirnya persetujuan penghentian pemberian
jasa atestasi untuk sementara waktu.
(5) Dalam masa penghentian pemberian jasa atestasi untuk sementara waktu,
Akuntan Publik tidak dapat memberikan jasa atestasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penghentian
pemberian jasa untuk sementara waktu diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 10
(1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai
Akuntan Publik.
(2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Menteri.
(3) Akuntan Publik yang telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan izin Akuntan Publik
setelah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal persetujuan atas
pengunduran diri tersebut.
(4) Syarat untuk mengajukan kembali permohonan izin Akuntan Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bagi Akuntan atau Pasal 7 ayat (2) bagi
Akuntan Publik Asing.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengunduran
diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 11
(1) Izin Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku apabila:
a. Akuntan Publik meninggal dunia; atau
b. izin Akuntan Publik tidak diperpanjang.
(2) Izin Akuntan Publik dicabut dalam hal yang bersangkutan:
a. mengajukan permohonan pengunduran diri;
7
b. dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin;
c. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
d. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan
ketentuan undang-undang ini;
e. berada dalam pengampuan; atau
f. menyampaikan dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan
yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan izin Akuntan Publik.
BAB IV
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Bentuk Usaha
Pasal 12
(1) Kantor Akuntan Publik dapat berbentuk usaha:
a. perseorangan;
b. persekutuan perdata;
c. firma; atau
d. bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan
Publik, yang diatur dalam Undang-Undang.
(2) Menteri menetapkan bentuk usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d sebagai bentuk usaha Kantor Akuntan Publik.
Bagian Kedua
Pendirian dan Pengelolaan
Pasal 13
(1) Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a hanya dapat didirikan dan
dikelola oleh 1 (satu) orang Akuntan Publik berkewarganegaraan Indonesia.
(2) Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, hanya dapat
didirikan dan dikelola jika paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh
8
Rekan merupakan Akuntan Publik.
(3) Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
dipimpin oleh Akuntan Publik yang berkewarganegaraan Indonesia yang
merupakan Rekan pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan dan
berdomisili sesuai dengan domisili Kantor Akuntan Publik.
(4) Dalam hal terdapat Rekan yang berkewarganegaraan asing pada Kantor
Akuntan Publik, maka jumlah Rekan yang berkewarganegaraan asing pada
Kantor Akuntan Publik paling banyak 1/5 (satu per lima) dari seluruh
Rekan pada Kantor Akuntan Publik.
Bagian Ketiga
Rekan non-Akuntan Publik
Pasal 14
(1) Setiap orang yang akan menjadi Rekan non-Akuntan Publik pada Kantor
Akuntan Publik wajib mendaftar kepada Menteri.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis
dengan syarat sebagai berikut:
a. berpendidikan paling rendah strata-1 atau yang setara;
b. berpengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang
keahlian yang mendukung profesi Akuntan Publik;
c. berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
e. telah mengikuti pelatihan etika profesi Akuntan Publik yang
diselenggarakan Asosiasi Profesi; dan
f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara menjadi Rekan
non-Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 15
Rekan non-Akuntan Publik dilarang:
a. menjadi Rekan pada 2 (dua) Kantor Akuntan Publik atau lebih;
b. merangkap jabatan sebagai:
9
1) pejabat negara;
2) pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintahan, lembaga negara,
atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-
undangan; atau
3) pimpinan atau pengurus pada partai politik.
c. menandatangani dan menerbitkan laporan hasil pemberian jasa melalui
Kantor Akuntan Publik.
Pasal 16
(1) Menteri membatalkan status terdaftar Rekan non-Akuntan Publik dalam
hal Rekan non-Akuntan Publik :
a. tidak berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia;
b. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
c. menjadi Rekan pada 2 (dua) Kantor Akuntan Publik atau lebih;
d. merangkap jabatan sebagai:
1) pejabat negara;
2) pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintah, lembaga negara,
atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-
undangan; atau
3) pimpinan atau pengurus pada partai politik.
e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan pelanggaran atas Undang-Undang ini; atau
f. menandatangani dan menerbitkan laporan hasil pemberian jasa melalui
Kantor Akuntan Publik.
(2) Rekan non-Akuntan Publik yang status terdaftarnya dibatalkan Menteri
tidak diperkenankan untuk mendaftar kembali dalam hal :
a dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
b dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan pelanggaran atas Undang-Undang ini; atau
c menandatangani dan menerbitkan laporan hasil pemberian jasa
10
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
Bagian Keempat
Tenaga Kerja Profesional Asing
Pasal 17
(1) Kantor Akuntan Publik yang mempekerjakan tenaga kerja profesional asing
harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan.
(2) Komposisi tenaga kerja profesional asing yang dipekerjakan pada Kantor
Akuntan Publik paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari seluruh tenaga
kerja profesional untuk masing-masing tingkat jabatan pada Kantor
Akuntan Publik yang bersangkutan.
Bagian Kelima
Izin Usaha
Pasal 18
(1) Izin usaha Kantor Akuntan Publik diberikan oleh Menteri.
(2) Syarat untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah sebagai berikut:
a. memiliki kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang
berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk Kantor Akuntan Publik
berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma atau Nomor Pokok
Wajib Pajak Pribadi untuk Kantor Akuntan Publik berbentuk usaha
perseorangan;
c. mempunyai paling sedikit 3 (tiga) orang tenaga kerja profesional
pemeriksa di bidang akuntansi;
d. memiliki rancangan sistem pengendalian mutu;
e. membuat surat pernyataan dengan bermeterai cukup bagi bentuk
usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit:
1) alamat Akuntan Publik;
2) nama dan domisili kantor; dan
3) maksud dan tujuan pendirian kantor;
f. memiliki akta pendirian dari Notaris bagi bentuk usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, yang
11
paling sedikit mencantumkan:
1) nama para Rekan;
2) alamat para Rekan;
3) bentuk usaha;
4) nama dan domisili usaha;
5) maksud dan tujuan pendirian kantor;
6) hak dan kewajiban sebagai Rekan; dan
7) penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan di antara para
Rekan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keenam
Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik
Pasal 19
(1) Izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik diberikan oleh Menteri.
(2) Syarat untuk mendapatkan izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. memiliki kantor atau tempat untuk menjalankan usaha cabang, yang
berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Cabang Kantor Akuntan
Publik;
c. mempunyai paling sedikit 3 (tiga) orang tenaga kerja profesional
pemeriksa di bidang akuntansi; dan
d. membuat kesepakatan tertulis dari seluruh rekan mengenai pendirian
cabang yang disahkan oleh Notaris.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketujuh
Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik
Pasal 20
(1) Cabang Kantor Akuntan Publik hanya dapat didirikan dan dikelola oleh
Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud
12
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d.
(2) Cabang Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh satu orang Akuntan Publik yang berkewarganegaraan
Indonesia yang merupakan Rekan pada Kantor Akuntan Publik yang
bersangkutan dan berdomisili sesuai dengan domisili cabang Kantor
Akuntan Publik.
(3) Pemimpin cabang Kantor Akuntan Publik tidak boleh dirangkap oleh:
a. pemimpin cabang lain pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan;
atau
b. pemimpin Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.
Bagian Kedelapan
Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Usaha Kantor Akuntan Publik
Pasal 21
(1) Izin usaha Kantor Akuntan Publik dicabut dalam hal:
a. pemimpin Kantor Akuntan Publik mengajukan permohonan pencabutan
izin usaha Kantor Akuntan Publik;
b. Kantor Akuntan Publik dikenakan sanksi administrasi berupa
pencabutan izin usaha Kantor Akuntan Publik;
c. izin Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang berbentuk
perseorangan dicabut;
d. izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik
dicabut;
e. domisili Kantor Akuntan Publik berubah; atau
f. terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang
tidak benar yang diberikan pada saat mengajukan permohonan izin
usaha Kantor Akuntan Publik.
(2) Izin usaha Kantor Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku dalam hal:
a. izin Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang berbentuk
perseorangan dinyatakan tidak berlaku; atau
b. izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik
dinyatakan tidak berlaku.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan
pencabutan izin usaha Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud
13
pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kesembilan
Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Pendirian
Cabang Kantor Akuntan Publik
Pasal 22
(1) Izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik dicabut dalam hal:
a. izin usaha Kantor Akuntan Publik dicabut;
b. tidak terdapat pemimpin cabang Kantor Akuntan selama 180 (seratus
delapan puluh) hari.
c. pemimpin Kantor Akuntan Publik mengajukan permohonan pencabutan
izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik;
d. cabang Kantor Akuntan Publik dikenakan sanksi administrasi berupa
pencabutan izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik;
e. domisili cabang Kantor Akuntan Publik berubah; atau
f. terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang
tidak benar yang diberikan pada saat pengajuan permohonan izin
pendirian cabang Kantor Akuntan Publik.
(2) Izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku jika
izin usaha Kantor Akuntan Publik tidak berlaku.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin
cabang Kantor Akuntan Publik dan tidak berlakunya izin cabang Kantor
Akuntan Publik diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan domisili Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini
diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB V
PENGGUNAAN NAMA
Pasal 24
(1) Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha perseorangan harus
menggunakan nama dari Akuntan Publik yang mendirikan dan mengelola
14
Kantor Akuntan Publik tersebut.
(2) Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, harus
menggunakan nama salah seorang atau beberapa Akuntan Publik yang
merupakan Rekan pada Kantor Akuntan Publik tersebut.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan nama diatur dengan
Peraturan Menteri.
BAB VI
KERJA SAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DENGAN KAPA ATAU OAA
Bagian Kesatu
Pencantuman Nama KAPA atau OAA
Pasal 25
(1) Kantor Akuntan Publik dapat melakukan kerja sama dengan KAPA atau
OAA.
(2) Kantor Akuntan Publik yang melakukan kerja sama dengan KAPA atau
OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan nama
KAPA atau OAA bersama-sama dengan nama Kantor Akuntan Publik
setelah mendapat persetujuan Menteri.
(3) Kerjasama antara Kantor Akuntan Publik dengan KAPA atau OAA
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja
sama yang dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia yang paling
sedikit memuat:
a. bidang jasa audit umum atas laporan keuangan;
b. kewajiban untuk melakukan reviu mutu oleh KAPA atau OAA terhadap
Kantor Akuntan Publik;
c. penggunaan metodologi KAPA atau OAA oleh Kantor Akuntan Publik;
d. bagian tanggung jawab perdata KAPA atau OAA; dan
e. kerja sama bersifat berkelanjutan;
(4) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah
Kantor Akuntan Publik mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri
dengan syarat:
a. KAPA atau OAA telah terdaftar pada Menteri; dan
15
b. KAPA atau OAA tidak sedang melakukan kerja sama dengan Kantor
Akuntan Publik lain.
(5) Pencantuman nama oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan 1 (satu) nama KAPA atau
OAA.
(6) KAPA atau OAA yang namanya sudah dicantumkan oleh Kantor Akuntan
Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat digunakan lagi
oleh Kantor Akuntan Publik lain.
Pasal 26
(1) Menteri mencabut persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA
apabila:
a. kerjasama antara Kantor Akuntan Publik dengan KAPA atau OAA
berakhir;
b. status terdaftar KAPA atau OAA dibekukan; atau
c. status terdaftar KAPA atau OAA dibatalkan.
(2) Dalam hal persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA dicabut
karena status terdaftar KAPA atau OAA pada Menteri dibekukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Kantor Akuntan
Publik dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan pencantuman
nama KAPA atau OAA kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 25.
Pasal 27
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman nama KAPA atau OAA,
perjanjian kerjasama, persetujuan pencantuman nama, pengajuan
permohonan, dan persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dengan Peraturan
Menteri.
Bagian Kedua
Pendaftaran, Pembekuan dan Pembatalan Status Terdaftar KAPA atau OAA
Pasal 28
(1) KAPA yang namanya akan dicantumkan dengan nama Kantor Akuntan
Publik harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri
dengan syarat sebagai berikut:
a. mempunyai izin usaha yang masih berlaku dari negara asal KAPA;
16
b. tidak sedang dikenakan pembekuan izin dari negara asal KAPA; dan
c. telah menjalani reviu mutu yang dilakukan oleh regulator dan/atau
asosiasi profesi negara asal KAPA.
(2) OAA yang namanya akan dicantumkan dengan nama Kantor Akuntan
Publik harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri
dengan syarat sebagai berikut:
a. memiliki kompetensi dalam bidang atestasi;
b. terdaftar di suatu negara;
c. mempunyai anggota KAPA;
d. mempunyai program pelatihan; dan
e. mempunyai standar reviu mutu.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran
KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 29
(1) Menteri membekukan status terdaftar KAPA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) apabila:
a. izin usaha KAPA yang bersangkutan dibekukan di negara asal KAPA;
atau
b. Kantor Akuntan Publik yang bekerja sama dengan KAPA, dikenakan
sanksi pembekuan izin.
(2) Menteri membekukan status terdaftar OAA apabila Kantor Akuntan Publik
yang bekerja sama dengan OAA dikenakan sanksi pembekuan izin.
Pasal 30
(1) Menteri membatalkan status terdaftar KAPA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) apabila:
a. Kerja sama yang dilaksanakan tidak mencakup bidang jasa audit
umum;
b. KAPA tidak melakukan reviu mutu terhadap Kantor Akuntan Publik;
c. KAPA tidak melaksanakan kerjasama secara berkelanjutan;
d. izin usaha KAPA yang bersangkutan dicabut di negara asal KAPA;
e. Kantor Akuntan Publik yang bekerja sama dengan KAPA, dikenakan
17
sanksi pencabutan izin; atau
f. KAPA melakukan kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik lain.
(2) Menteri membatalkan status terdaftar OAA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2) dalam hal:
a. Kerja sama yang dilaksanakan tidak mencakup bidang jasa audit
umum atas laporan keuangan;
b. OAA tidak melakukan reviu mutu terhadap Kantor Akuntan Publik;
c. OAA tidak melaksanakan kerjasama secara berkelanjutan;
d. OAA bubar;
e. Kantor Akuntan Publik yang bekerja sama dengan OAA dikenakan
sanksi pencabutan izin; atau
f. OAA melakukan kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik lain.
(3) KAPA atau OAA yang status terdaftarnya pada Menteri dibatalkan tidak
dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran.
BAB VII
BIAYA PERIZINAN
Pasal 31
(1) Ketentuan mengenai biaya untuk:
a. memperoleh izin Akuntan Publik;
b. memperpanjang izin Akuntan Publik;
c. memperoleh status terdaftar bagi rekan non-Akuntan Publik;
d. memperoleh izin usaha Kantor Akuntan Publik;
e. memperoleh izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik;
f. memperoleh persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA bersama-
sama dengan Kantor Akuntan Publik; dan
g. memperoleh persetujuan pendaftaran KAPA atau OAA,
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara
Bukan Pajak.
18
BAB VIII
ASOSIASI PROFESI AKUNTAN PUBLIK
Pasal 32
(1) Akuntan Publik berhimpun dalam satu wadah Asosiasi Profesi Akuntan
Publik.
(2) Menteri mengakui hanya 1 (satu) Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
(3) Pengakuan Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 33
Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan
Publik, Kantor Akuntan Publik, cabang Kantor Akuntan Publik.
Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 34
Dalam rangka melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33,
Menteri berwenang:
a. menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik,
Kantor Akuntan Publik, cabang Kantor Akuntan Publik;
b. menetapkan kebijakan tentang Standar Profesional Akuntan Publik, standar
akuntansi keuangan, ujian profesi Akuntan Publik, pendidikan profesional
berkelanjutan;
c. menyelenggarakan ujian profesi Akuntan Publik dan pendidikan profesional
berkelanjutan; dan
d. melakukan hal-hal lain berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 35
(1) Menteri mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 huruf b dan huruf c kepada Asosiasi Profesi Akuntan Publik untuk:
19
a. menyusun dan menetapkan Standar Profesional Akuntan Publik;
b. menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik; dan
c. menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan.
(2) Menteri mendelegasikan kewenangan menyusun dan menetapkan standar
akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b
kepada Asosiasi Profesi Akuntan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penetapan
Standar Profesional Akuntan Publik dan standar akuntansi keuangan,
penyelenggaraan ujian profesi akuntan publik, dan penyelenggaraan
pelatihan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 36
(1) Menteri dapat menarik kembali kewenangan yang didelegasikan kepada
Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) atau Asosiasi Profesi Akuntan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dalam hal:
a. tidak menjalankan kewenangan yang didelegasikan;
b. Standar Profesional Akuntan Publik atau standar akuntansi keuangan
yang disusun dan ditetapkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditetapkan oleh Menteri, atau bertentangan dengan tujuan Undang-
Undang ini; atau
c. menyalahgunakan kewenangan yang didelegasikan.
(2) Kewenangan yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk sementara dapat didelegasikan kepada instansi pemerintah atau
lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
Bagian Kedua
Kewajiban Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
Pasal 37
(1) Akuntan Publik wajib :
a. berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui oleh
Menteri;
20
b. berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia dan bagi Akuntan
Publik yang menjadi pemimpin Kantor Akuntan Publik atau pemimpin
cabang Kantor Akuntan Publik wajib berdomisili sesuai dengan domisili
Kantor Akuntan Publik atau cabang Kantor Akuntan Publik dimaksud;
c. mendirikan atau menjadi Rekan pada Kantor Akuntan Publik dalam
jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak izin Akuntan
Publik yang bersangkutan diterbitkan atau sejak mengundurkan diri
dari suatu Kantor Akuntan Publik;
d. melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak:
1) menjadi Rekan pada Kantor Akuntan Publik;
2) mengundurkan diri dari Kantor Akuntan Publik; atau
3) merangkap jabatan yang tidak dilarang dalam Undang-Undang ini.
e. menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan;
f. ber


Use: 0.1638