• Documents


  •   
  • FileName: 03301980-Disiplin.pdf [preview-online]
    • Abstract: Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat mendelegasikan. sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungan ke ... dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dapat didelegasikan ...

Download the ebook

Click Here & Upgrade
Expanded Features
PDF Unlimited Pages
Documents
Complete
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1980
TENTANG
PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran
pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan peraturan disipilin
Pegawai Negeri Sipil,
b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang
Hukuman Jabatan dipandang tidak sesuai lagi, oleh sebab itu perlu
ditinjau kembali dan disempurnakan.
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978
tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
(Ekaprasetia Pancakarsa);
Click Here & Upgrade
Expanded Features
PDF Unlimited Pages
Documents
Complete 2
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembar-an Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan
Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3021).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
a. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang
mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak
ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil;
b. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan
Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin
Click Here & Upgrade
Expanded Features
PDF Unlimited Pages
Documents
Complete 3
Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar
jam kerja;
c. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai
Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri
Sipil;
d. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi
wewenang menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
e. atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan
langsung dari pejabat yang berwenang menghukum;
f. perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang
berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan
kedinasan;
g. peraturan kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya
dengan kedinasan.
BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 2
Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib :
Click Here & Upgrade
Expanded Features
PDF Unlimited Pages
Documents
Complete 4
a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang
Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
b. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan
atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat
mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri
sendiri, atau pihak lain;
c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah,
dan Pegawai Negeri Sipil;
d. mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan
sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
e. menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan
sebaik-baiknya;
f. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah
baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang
berlaku secara umum;
g. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan
penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepen-
tingan Negara;
Click Here & Upgrade
Expanded Features
PDF Unlimited Pages
Documents
Complete 5
i. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan,
dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;
j. segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal
yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah,
teru-tama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
k. mentaati ketentuan jam kerja;
l. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan
sebaik-baiknya;
n. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat
menurut bidang tugasnya masing-masing;
o. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap
bawahannya;
p. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
q. menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap
bawahannya;
Click Here & Upgrade
Expanded Features
PDF Unlimited Pages
Documents
Complete 6
r. mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
s. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk
mengembangkan kariernya;
t. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang per-
pajakan;
u. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku
sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil,
dan terhadap atasan;
v. hormat menghormati antara sesama warganegara yang memeluk
Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang
berlainan;
w. menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;
x. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan ke-
dinasan yang berlaku;
y. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
z. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap
laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin;
Click Here & Upgrade
Expanded Features
PDF Unlimited Pages
Documents
Complete 7
Pasal 3
(1) Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang :
a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau
martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil;
b. menyalahgunakan wewenangnya;
c. tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk
negara asing;
d. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat
berharga milik negara;
e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat
berharga milik Negara secara tidak sah;
f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,
bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan
kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan,
atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan Negara;
Click Here & Upgrade
Expanded Features
PDF Unlimited Pages
Documents
Complete 8
g. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud mem-
balas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam
maupun di luar lingkungan kerjanya;
h. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari
siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa
pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan
dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan;
i. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan
kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk
kepentingan jabatan;
j. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
k. melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan
suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau
mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga
mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
l. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
m. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang di-
ketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi,
golongan atau pihak lain;
Click Here & Upgrade
Expanded Features
PDF Unlimited Pages
Documents
Complete 9
n. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau
golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari
kantor/instansi Pemerintah;
o. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan
usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
p. memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya
tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah
dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilik
saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung
menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan;
q. melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun
sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan
swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke
atas atau yang memangku jabatan eselon I;
r. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga
dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi,
golongan atau pihak lain;
(2) Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan
ruang III/d ke bawah yang akan melakukan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf q, wajib mendapat izin tertulis dari
pejabat yang berwenang.
Click Here & Upgrade
Expanded Features
PDF Unlimited Pages
Documents
Complete 10
BAB III
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Pertama
Pelanggaran Disiplin
Pasal 4
Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang
melang-gar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal
3, adalah pelanggaran disiplin.
Pasal 5
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran
disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang
menghukum.
Click Here & Upgrade
Expanded Features
PDF Unlimited Pages
Documents
Complete 11
Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Pasal 6
(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.
(2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
a. tegoran lisan;
b. tegoran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
a. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu)
tahun;
b. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk
paling lama 1 (satu) tahun; dan
c. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
Click Here & Upgrade
Expanded Features
PDF Unlimited Pages
Documents
Complete 12
(4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:
a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah
untuk paling lama 1 (satu) tahun;
b. pembebasan dari jabatan;
c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil.
Bagian Ketiga
Pejabat Yang Berwenang Menghukum
Pasal 7
(1) Pejabat yang berwenang menghukum adalah :
a. Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil yang:
1. berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b keatas
sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d;
2. memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang
wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada
ditangan Presiden, sepanjang mengenai jenis hukuman
Click Here & Upgrade
Expanded Features
PDF Unlimited Pages
Documents
Complete 13
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf
b.
b. Menteri dan Jaksa Agung bagi Pegawai Negeri Sipil dalam
lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam :
1. Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri
Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang
IV/b ke atas;
2. Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang
memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang
wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di
tangan Presiden.
c. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen bagi
Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing,
kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam :
1. Pasal 6 ayat (4) huruf d;
2. Pasal 6 ayat (4) huruf c bagi Pegawai Negeri Sipil yang
berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
Click Here & Upgrade
Expanded Features
PDF Unlimited Pages
Documents
Complete 14
3. Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang me-
mangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang
wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di
tangan Presiden.
d. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bagi Pegawai Negeri Sipil
Pusat yang diperbantukan pada daerah otonom dan bagi
Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam lingkungannya masing-
masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam :
1. Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri
Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom;
2. Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
3. Pasal 6 ayat (4) huruf c bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah
yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke
atas;
e. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bagi
Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri, dipekerjakan/diperbantukan
pada negara sahabat atau sedang menjalankan tugas belajar di
luar negeri, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4)
huruf b.
Click Here & Upgrade
Expanded Features
PDF Unlimited Pages
Documents
Complete 15
(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina
golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Kesekretariatan
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Lembaga Pemerintah Non
Departemen hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri/Sekretaris
Negara.
(3) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat
Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Daerah
Otonom, hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri Dalam Negeri atas
usul Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.
Pasal 8
Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat mendelegasikan
sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungan ke-
kuasaannya untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungannya
masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d, dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat didelegasikan kepada pejabat
yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon V
atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;
Click Here & Upgrade
Expanded Features
PDF Unlimited Pages
Documents
Complete 16
b. untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2), dapat didelegasikan kepada pejabat yang
memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon IV atau
pejabat lain yang setingkat dengan itu;
c. untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dapat didelegasikan
kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-
rendahnya eselon III atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;
d. untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dapat didelegasikan kepada
pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya
eselon II atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;
e. untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b
dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan
struktural eselon I atau jabatan lain yang setingkat dengan itu.
Click Here & Upgrade
Expanded Features
PDF Unlimited Pages
Documents
Complete 17
Bagian Keempat
Tatacara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian
Keputusan Hukuman Disiplin
Pasal 9
(1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang
menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil
yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
a. secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang ber-
wenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat
mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
b. secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang ber-
wenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat
mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4);
(3) Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan
pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup.
Click Here & Upgrade
Expanded Features
PDF Unlimited Pages
Documents
Complete 18
Pasal 10
Dalam melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum
dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila
dipandang perlu.
Pasal 11
Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat memerin-
tahkan pejabat bawahannya untuk memeriksa Pegawai Negeri Sipil
yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
Pasal 12
(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, pejabat yang berwenang menghukum memutuskan jenis
hukuman disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan
secara seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), antara lain harus disebutkan pelanggaran disiplin yang
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
Click Here & Upgrade
Expanded Features
PDF Unlimited Pages
Documents
Complete 19
Pasal 13
(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan hasil pemeriksaan
ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya
hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin.
(2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin
yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama,
terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari
hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
Pasal 14
(1) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2) huruf a, dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat
yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan.
(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2) huruf b, dan huruf c, dinyatakan secara tertulis dan disampaikan
oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan.
(3) Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan surat keputusan dan di-
Click Here & Upgrade
Expanded Features
PDF Unlimited Pages
Documents
Complete 20
sampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(4) Penyampaian hukuman disiplin dilakukan secara tertutup.
Bagian Kelima
Keberatan Atas Hukuman Disiplin
Pasal 15
(1) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dapat menga-
jukan keberatan.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 dan ayat (4), dapat
mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang
menghukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung
mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut.
Pasal 16
(1) Keberatan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), diajukan
secara tertulis melalui saluran hirarki.
Click Here & Upgrade
Expanded Features
PDF Unlimited Pages
Documents
Complete 21
(2) Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
harus dimuat alasan-alasan dari keberatan itu.
Pasal 17
(1) Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden tidak
dapat diajukan keberatan.
(2) Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang ber-
wenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1), hutuf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, tidak dapat diajukan
keberatan, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d.
Pasal 18
Setiap pejabat yang menerima surat keberatan atas penjatuhan
hukuman disiplin, wajib menyampaikannya kepada atasan pejabat yang
berwenang menghukum melalui saluran hirarki dalam jangka waktu 3
(tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.
Pasal 19
(1) Apabila ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi
hukuman disiplin, maka pejabat yang berwenang menghukum yang
Click Here & Upgrade
Expanded Features
PDF Unlimited Pages
Documents
Complete 22
bersangkutan wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang di
ajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan
secara tertulis dan disampaikan kepada atasan pejabat yang
berwenang menghukum yang bersangkutan dalam jangka wakttu 3
(tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan
itu.
Pasal 20
(1) Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang menerima surat
keberatan tentang penjatuhan hukuman disiplin, wajib mengambil
keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.
(2) Apabila dipandang perlu, maka atasan pejabat yang berwenang
menghukum dapat memanggil dan mendengar keterangan pejabat
yang berwenang menghukum yang bersangkutan, Pegawai Negeri
Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin, dan atau orang lain yang
dianggap perlu.
Click Here & Upgrade
Expanded Features
PDF Unlimited Pages
Documents
Complete 23
Pasal 21
(1) Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat
atau mengubah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang


Use: 0.2884