• AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI BUKU II STANDAR DAN ...


  •   
  • FileName: akreditasi_buku2.pdf [preview-online]
    • Abstract: data oleh badan pemerintah bagi tujuan tertentu, dan survei untuk ... transfer kredit, urulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat. pengakuan dari badan ...

Download the ebook

AKREDITASI 
INSTITUSI PERGURUAN TINGGI 
BUKU II 
STANDAR DAN PROSEDUR 
AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI 
JAKARTA 2007
DAFTAR ISI 
halaman 
DAFTAR ISI ________________________________________________________ i 
BAB I. PENDAHULUAN _____________________________________________  1 
BAB II. STANDAR AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI___________  3 
Standar 1. Kepemimpinan_________________________________________  4 
Standar 2. Kemahasiswaan  _______________________________________  5 
Standar 3. Sumberdaya Manusia ___________________________________  5 
Standar 4. Kurikulum_____________________________________________  6 
Standar 5. Sarana dan Prasarana___________________________________  7 
Standar 6. Pendanaan  ___________________________________________  8 
Standar 7. Tatapamong  __________________________________________  9 
Standar 8. Sistem Pengelolaan____________________________________  10 
Standar 9. Sistem Pembelajaran___________________________________  10 
Standar 10. Suasana Akademik ___________________________________  11 
Standar 11. Sistem Informasi  _____________________________________  12 
Standar 12. Sistem Penjaminan Mutu Internal  ________________________  13 
Standar 13. Lulusan  ____________________________________________  14 
Standar 14. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  _____________  15 
Standar 15. Program studi  _______________________________________  17 
BAB III. PROSEDUR AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI________  19
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007  i 
BAB I 
PENDAHULUAN 
Akreditasi  merupakan  salah  satu  bentuk  penilaian  (evaluasi)  mutu  dan 
kelayakan  institusi  perguruan  tinggi  atau  program  studi  yang  dilakukan  oleh 
organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu 
eksternal  yang  lain  adalah  penilaian  yang  berkaitan  dengan  akuntabilitas, 
pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu. Ada juga pengumpulan 
data  oleh  badan  pemerintah  bagi  tujuan  tertentu,  dan  survei  untuk 
menentukan peringkat (ranking) perguruan tinggi. 
Berbeda  dari  bentuk  penilaian  mutu  lainnya,  akreditasi  dilakukan  oleh  pakar 
sejawat  dan  mereka  yang  memahami  hakekat  pengelolaan  perguruan  tinggi 
sebagai  Tim  atau  Kelompok  Asesor.  Keputusan  mengenai  mutu  didasarkan 
pada  penilaian  terhadap  berbagai  bukti  yang  terkait  dengan  standar  yang 
ditetapkan  dan  berdasarkan  nalar  dan  pertimbangan  para  pakar  sejawat 
(judgments  of  informed  experts).  Bukti­bukti  yang  diperlukan  termasuk 
laporan  tertulis  yang  disiapkan  oleh  institusi  perguruan  tinggi  yang  akan 
diakreditasi yang diverifikasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat 
kedudukan perguruan tinggi. 
Akreditasi  merupakan  suatu  proses  dan  hasil.  Sebagai  proses,  akreditasi 
merupakan  suatu  upaya  BAN­PT  untuk  menilai  dan  menentukan  status 
kualitas  institusi  perguruan  tinggi  berdasarkan  standar  mutu  yang  telah 
ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi 
yang diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan dan manfaat 
akreditasi institusi perguruan tinggi adalah sebagai berikut  : 
1.  Memberikan  jaminan  bahwa  institusi  perguruan  tinggi  yang 
terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN­ 
PT,  sehingga  mampu  memberikan perlindungan  bagi  masyarakat  dari 
penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar. 
2.  Mendorong  perguruan  tinggi  untuk  terus  menerus  melakukan 
perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi 
3.  Hasil  akreditasi  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam 
transfer  kredit,  urulan  bantuan  dan  alokasi  dana,  serta  mendapat 
pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan. 
Mutu institusi perguruan tinggi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik 
masukan,  proses  dan  produk  atau  layanan  institusi  perguruan  tinggi  yang 
diukur  dari sejumlah standar sebagai  tolok  ukur  penilaian untuk  menentukan 
dan mencerminkan mutu institusi perguruan tinggi. 
Penilaian  mutu  dalam  rangka  akreditasi  institusi  perguruan  tinggi  harus 
dilandasi  oleh  standar  yang  lengkap  dan  jelas  sebagai  tolok  ukur  penilaian 
tersebut,  dan  juga  memerlukan  penjelasan  operasional  mengenai  prosedur 
dan  langkah­langkah  yang  ditempuh,  sehingga  penilaian  itu  dapat  dilakukan 
secara sistemik dan sistematis.
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007  1 
Sebagai  arahan  yang  komprehensif,  BAN­PT  telah  mengembangkan 
seperangkat  instrumen  dan  pedoman  akreditasi  institusi  perguruan  tinggi 
yang dituangkan dalam enam buku, yaitu: 
BUKU I  –  NASKAH AKADEMIK  AKREDITASI INSTITUSI 
PERGURAN TINGGI 
BUKU II  –  STANDAR DAN PROSEDUR AKREDITASI INSTITUSI 
PERGURUAN TINGGI 
BUKU III  –  PEDOMAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO AKREDITASI 
INSTITUSI PERGURUAN TINGGI dan LAMPIRAN 
FORMAT PORTOFOLIO AKREDITASI INSTITUSI 
PERGURUAN TINGGI 
BUKU IV  –  PEDOMAN ASESMEN LAPANG AKREDITASI INSTITUSI 
PERGURUAN TINGGI 
BUKU V  –  PEDOMAN PENILAIAN PORTOFOLIO AKREDITASI 
INSTITUSI PERGURUAN TINGGI 
BUKU VI  –  MATRIKS PENILAIAN PORTOFOLIO AKREDITASI 
INSTITUSI PERGURUAN TINGGI 
Naskah  ini  merupakan  Buku  II,  yaitu  mengenai  Standar  dan  Prosedur 
Akreditasi Institusi Perguruang Tinggi. 
Buku ini terdiri atas tiga bab, yaitu: 
Bab I.   Pendahuluan. 
Bab II.  Standar Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, dan 
Bab III. Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi. 
Diharapkan  Buku  II  ini  dapat  memberikan  arahan  yang  jelas  mengenai 
standar  yang  digunakan  sebagai  tolok  ukur  penilaian  serta  langkah­langkah 
dalam rangka akreditasi institusi perguruan tinggi.
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007  2 
BAB II 
STANDAR AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN 
TINGGI 
Standar  akreditasi  adalah  tolok  ukur  yang  harus  dipenuhi  oleh  institusi 
perguruan  tinggi.  Suatu  standar  akreditasi  terdiri  atas  beberapa  parameter 
(elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan 
menetapkan  mutu  dan  kelayakan  perguruan  tinggi  untuk  menyelenggarakan 
program­programnya. 
Eligibilitas 
Asesmen  kinerja  perguruan  tinggi  didasarkan  pada  pemenuhan  tuntutan 
standar akreditasi. Dokumen akreditasi perguruan tinggi yang dapat diproses 
harus  telah  memenuhi  persyaratan  awal  (eligibilitas)  yang  ditandai  dengan 
adanya  izin  penyelenggaraan  perguruan  tinggi  dari  pejabat  yang 
berwewenang; memiliki  anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta 
dan  dokumen­dokumen  rencana  strategis  atau    rencana  induk 
pengembangan  yang  menunjukkan  dengan  jelas  visi,  misi,  tujuan  dan 
sasaran  perguruan  tinggi;  nilai­nilai  dasar  yang  dianut  dan  berbagai  aspek 
mengenai  organisasi dan  pengelolaan  perguruan  tinggi, proses  pengambilan 
keputusan  penyelenggaraan  program;  sistem  jaminan  mutu;  serta  memiliki 
minimal  “75%”  program  studi  yang  masih  berstatus  terakreditasi.  Yang 
dihitung  dalam  persentase  tersebut  untuk  universitas,  institut,  dan  sekolah 
tinggi  adalah  program  sarjana,  sedangkan  untuk  akademi  dan  politeknik 
adalah program Diploma Tiga. 
Standar  akreditasi  institusi  perguruan  tinggi  mencakup  komitmen  perguruan 
tinggi terhadap kapasitas institusi dan efektivitas pendidikan yang terdiri atas 
15 standar seperti berikut. 
Standar 1.  Kepemimpinan 
Standar 2.     Kemahasiswaan 
Standar 3.     Sumber daya manusia 
Standar 4.     Kurikulum 
Standar 5.     Prasarana dan Sarana 
Standar 6.  Pendanaan
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007  3 
Standar 7.     Tata pamong (governance) 
Standar 8.     Sistem pengelolaan 
Standar 9.     Sistem pembelajaran 
Standar 10.   Suasana akademik 
Standar 11.   Sistem informasi 
Standar 12.   Sistem jaminan mutu 
Standar 13.   Lulusan 
Standar 14.  Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
Standar 15.   Program studi 
Deskripsi  masing­masing stadar beserta rincian   elemen­elemen  yang  dinilai 
itu adalah sebagai berikut. 
Standar 1. Kepemimpinan 
1.1. Deskripsi Standar Kepemimpinan 
Kepemimpinan  perguruan  tinggi  merupakan  aspek  yang  dinilai 
berdasarkan  merit  dalam  bidang  akademik.  Kepemimpinan  yang 
baik  ditingkat  institusi  harus  dapat  menumbuhkan  kepemimpinan 
yang  baik  pula  pada  unit­unit  di  bawahnya.  Sebagai  suatu  aspek 
yang  bersifat  komprehensif  maka  kepemimpinan  institusi  yang  baik 
dinilai dari kemampuan menumbuhkan konsensus dan pemahaman 
di  setiap  unit  dalam  institusi  sehingga  semua  upaya  dan  langkah 
pengembangan  didasari  oleh  visi  dan  misi  institusi,  kesadaran 
terhadap  mutu  serta  mengacu  pada  harapan­harapan  pemangku 
kepentingan  (stakeholders).  Keberhasilan  pengembangan 
kepemimpinan  yang  baik  didalam  suatu  institusi  juga  direfleksikan 
dari tumbuhnya suatu suasana akademik yang menjamin kebebasan 
akademik,  komunikasi,  koordinasi,  dan  interaksi  yang  efektif  serta 
mengimplementasikan  praktek­praktek  baik  (good  practices)  yang 
berkembang dalam institusi. 
1.2. Elemen Penilaian 
a. Perguruan tinggi menerapkan mekanisme pemilihan pemimpin 
yang berdasarkan kepatutan dan kepantasan 
b. Perguruan tinggi melaksanakan rencana strategis perguruan 
tinggi yang mencakup visi, misi, tujuan, dan strategi,  yang 
tercermin dalam bentuk program­program yang terintegrasi pada 
semua unit kerja. 
c. Perguruan tinggi melakukan sosialissasi tentang rencana strategis 
yang telah dikembangkan kepada komunitas institusi. 
d. Perguruan  tinggi  memiliki  sistem  monitoring  dan  evaluasi  yang 
efektif
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007  4 
Standar 2. Kemahasiswaan 
2.1.  Deskripsi Standar Kemahasiswaan 
Mahasiswa  adalah  kelompok  internal  stakeholder  yang  harus 
mendapatkan  manfaat  dari  proses  pendidikan  yang  dilakukan  oleh 
lembaga  pendidikan.  Mahasiswa  juga  merupakan  bagian  generasi 
muda  bangsa  yang  membutuhkan  pengembangan  fisik  dan 
kepribadian  sebagai  calon­calon  SDM  atau  pemimpin  yang 
berkualitas dimasa datang. 
Perguruan  tinggi  harus  memfasilitasi  mahasiswa  agar  bisa 
mengembangkan  segala  potensi  yang  dimiliki  melalui  berbagai 
kegiatan.  Oleh  karena  itu,  perguruan  tinggi  harus  mampu 
menyiapkan  layanan  yang  berkualitas  untuk  pengembangan  minat 
dan  bakat  dalam  bidang  seni  budaya,  olah  raga,  kepekaan  sosial 
dan kemasyarakatan,  pelestarian  lingkungan  hidup  serta  kreativitas 
lainnya. Perguruan tinggi juga harus mampu mengembangkan nilai­ 
nilai  profesionalisme  agar  mahasiswa  dapat  beradaptasi  secara 
cepat saat memasuki dunia profesi. 
2.2.  Elemen Penilaian 
a.  Perguruan  tinggi  memilki  unit­unit  pelayanan  mahasiswa  yang 
dapat  dimanfaatkan  untuk  membina  dan  mengembangkan 
penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan 
b.  Perguruan  tinggi  menyediakan  unit­unit  layanan  yang 
dimanfaatkan oleh mahasiswa. 
c.  Perguruan  tinggi  memilki  kode  etik  mahasiswa  dan  melakukan 
sosialisasi. 
d.  Perguruan  tinggi  meningkatkan  partisipasi  dan  prestasi 
mahasiswa dalam kegiatan ilmiah mahasiswa dan dalam bidang 
minat dan bakat di tingkat lokal/ nasional/ regional/ global. 
e.  Partisipasi dan prestasi mahasiswa 
1)  Prestasi  dalam  kegiatan  ilmiah  nasional  atau  internasional 
(selama 3 tahun terakhir) 
2)  Prestasi  dalam  bidang  minat  dan  bakat  (olahraga,  seni  dan 
lain­lain)  ditingkat  nasional  atau  internasional  (selama  3 
tahun terakhir) 
f.  Perguruan  tinggi  melakukan  survei  kepuasan  mahasiswa 
terhadap layanan aktivitas kemahasiswaan. 
Standar 3. Sumberdaya Manusia 
3.1. Deskripsi Standar Sumberdaya Manusia 
Sumberdaya manusia perguruan tinggi adalah dosen, pustakawan, 
laboran,  teknisi,  tenaga  administrasi,  dan  tenaga  pendukung  yang 
bertanggung  jawab  atas  pencapaian  sasaran  mutu  keseluruhan 
program tri darma perguruan tinggi. 
Perguruan  tinggi  harus  dapat  mengelola  dan  menempatkan 
sumberdaya  manusia  sebagai  komponen  utama  untuk 
mensukseskan  program  perguruan  tinggi  dalam  rangka  mencapai
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007  5 
visi  dan  misinya.  Perguruan  tinggi  harus  mempunyai  sistem 
pengelolaan  sumberdaya  manusia  yang  lengkap  sesuai  dengan 
kebutuhan perencanaan dan pengembangan. 
3.2. Elemen Penilaian 
a.  Perguruan  tinggi  memiliki  sistem  pengelolaan  sumberdaya 
manusia  yang  mencakup  sub­sub  sistem  perencanaan, 
rekrutmen  dan  seleksi,  orientasi  dan  penempatan  pegawai, 
pengembangan  karir,  penghargaan  dan  sanksi,  remunerasi, 
pemberhentian  pegawai,  yang  transparan  dan  akuntabel 
berbasis pada meritokrasi, keadilan, dan kesejahteraan. 
b.  Kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen 
1)  Rasio  dosen tetap dan mahasiswa 
2)  Dosen tetap berpendidikan minimal magister 
3)  Dosen  tetap  bergelar  doktor  untuk  universitas,  institut  dan 
sekolah  tinggi,  sedangkan  untuk  politeknik  dan  akademi, 
dosen tetap bersertifikasi keahlian sesuai bidangnya 
4)  Untuk  universitas,  institut  dan  sekolah  tinggi,  jumlah  guru 
besar  tetap,  sedangkan  untuk  politeknik  dan  akademi, 
jumlah lektor kepala 
c.  Perguruan  tinggi  melakukan  survei  kepuasan  dosen, 
pustakawan,  laboran,  teknisi,  tenaga  administrasi,  dan  tenaga 
pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia. 
d.  Perguruan  tinggi  memiliki  Kode  Etik  dosen  dan  tenaga 
kependidikan. 
e.  Perguruan  tinggi  memiliki  tenaga  kependidikan  yang 
bersertifikat  kompetensi  bagi  teknisi,  laboran,  analis,  dan 
pustakawan. 
Standar 4. Kurikulum 
4.1. Deskripsi Standar Kurikulum 
Kurikulum  merupakan  rancangan  seluruh  kegiatan  pembelajaran 
mahasiswa  sebagai  rujukan  program  studi  dalam  merencanakan, 
melaksanakan,  memonitor  dan  mengevaluasi  seluruh  kegiatannya 
untuk  mencapai  tujuan  program  studi.    Kegiatan  pembelajaran 
mahasiswa adalah pengalaman  belajar  yang  diperoleh mahasiswa 
dari  kegiatan  perkuliahan  (tatap  muka  atau  jarak  jauh),  praktikum 
atau  praktek,  seminar,  dan  tugas­tugas  perkuliahan  lainnya. 
Kurikulum  disusun  berdasarkan  kajian  mendalam  tentang  hakekat 
keilmuan  bidang  studi  dan  kebutuhan  pemangku  kepentingan 
terhadap  bidang  ilmu  yang  dicakup  oleh  suatu  program  studi 
dengan memperhatikan dan  mengikuti perkembangan Ipteks. Oleh 
karena  itu,  kurikulum  harus  selalu  dikembangkan  atau 
dimutakhirkan  secara  periodik  untuk  menyesuaikannya  dengan 
perkembangan Ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan.
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007  6 
Kurikulum  merupakan  acuan  dasar  pembentukan  dan  penjaminan 
tercapainya  komptensi  lulusan  dalam  setiap  program  akademik 
pada  tingkat  program  studi.  Dalam  hal  kebutuhan  yang  dianggap 
perlu  maka  perguruan  tinggi  dapat  menetapkan  penyertaan 
komponen kurikulum tertentu menjadi bagian dari struktur kurikulum 
yang  disusun oleh  masing­masing program  studi. Perguruan  tinggi 
harus  mampu  menciptakan  sistem  tata  pamong  yang  dapat 
mendorong pemutakhiran  kurikulum  ditingkat  program studi  sesuai 
dengan  perkembangan  Ipteks  yang  dinamis.  Sistem  penjaminan 
mutu  di  tingkat  perguruan  tinggi  harus  pula  mengikutsertakan 
pemantauan  pelaksanaan  serta  evaluasi  hasil­hasil  yang  dicapai 
sebagai  cerminan  dari  adanya  peningkatan  mutu  berkelanjutan 
dalam  penyelenggaraan  program­program  akademik  perguruan 
tinggi tersebut. 
Peranan  institusi  perguruan  tinggi  yang  menaungi  program  studi 
tersebut  adalah  memfasilitasi  dan  memberdayakan  program  studi 
dalam  mengembangkan  kurikulum  yang  mengikuti  perkembangan 
Ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan. 
4.2. Elemen Penilaian 
a.  Perguruan  tinggi  memiliki  kebijakan,  peraturan,  pedoman  atau 
buku  panduan  yang  memfasilitasi  program  studi  untuk 
melakukan  perencanaan,  pengembangan,  dan  pemutakhiran 
kurikulum secara berkala dan berkesinambungan. 
b.  Perguruan  tinggi  memiliki  komitmenn  untuk  mengalokasikan 
anggaran  dan  mempersiapkan  sumberdaya  yang  dapat 
digunakan  oleh  program  studi  untuk  merencanakan 
melaksanakan, mengembangkan, memutakhirkan kurikulum. 
c.  Perguruan  tinggi  memiliki  bukti  berupa  data  dan  laporan  yang 
menunjukkan  bahwa  program  studi  telah  merencanakan, 
melaksanakan,  mengembangkan,  dan  memutakhirkan 
kurikulum. 
Standar 5. Sarana dan Prasarana 
5.1. Deskripsi Standar Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana adalah unsur penunjang dalam pelaksanaan 
tri dharma perguruan tinggi, yang mencakup bangunan, perabotan, 
peralatan  (perangkat  keras  dan  lunak),  dan  sistem  pengamanan 
aset dan kampus.  Sesuai dengan visi, misi atau mandatnya maka 
suatu perguruan tinggi membutuhkan pengembangan suatu sistem 
pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengadaan, pendataan, 
pemanfaatan,  pemeliharaan,  penghapusan,  serta  pemutahiran 
semua  sarana  dan  prasarana.  Perguruan  tinggi  harus  memiliki 
panduan  khusus  mengenai  kelengkapan  dan  kecukupan  sarana 
dan  prasarana  yang  dibutuhkan,  termasuk  sistem  klasifikasi, 
inventarisasi dan informasi keberadaannya. Perguruan tinggi harus 
memiliki  sistem  pengelolaan  yang  menjamin  adanya  akses  yang 
lebih  luas terutama bagi  mahasiswa  dan dosen melalui  penerapan
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007  7 
model­model  resource  sharing.  Bentuk  kepemilikan  lain  seperti 
sewa,    pinjam  atau  hibah  harus  dinyatakan  dalam  surat 
kesepakatan  antara  perguruan  tinggi  dan  pihak  terkait  dengan 
kepastian hukum yang jelas. 
5.2. Elemen Penilaian 
a.  Perguruan  tinggi  memiliki  sistem  pengelolaan  sarana  dan 
prasarana  yang  efektif  dan  efisien  dengan  memanfaatkan 
teknologi  informasi,  mencakup  sistem  inventarisasi  yang 
lengkap.  Sistem  pengelolaan  tersebut  mencakup  pula  pola 
pelaporan  secara  berkala  dari  unit  pelaksana  kepada  pihak 
manajemen  serta  dapat  dipergunakan  sebagai  informasi  bagi 
para pengguna (mahasiswa dan dosen). 
b.  Perguruan  tinggi  memiliki  kebijakan,  pedoman,  panduan,  dan 
peraturan  yang  jelas  tentang  keamanan  dan  keselamatan 
penggunaan  sarana  dan  prasarana  di  tingkat  institusi.  Bukti 
pelaksanaan  dari  kebijakan  tersebut  harus  dapat  dilacak  dari 
peraturan  yang  lebih  rinci  dan  aplikatif  serta  laporan  berkala  di 
tingkat laboratorium/studio/perpustakaan dan tempat­tempat lain 
di mana kegiatan dilaksanakan. 
c.  Perguruan  tinggi  mempunyai  dokumen  kepemilikan,    hibah, 
sewa,  atau  pinjam  melalui  kesepakatan  atau  perjanjian  sesuai 
dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  antara  perguruan tinggi 
dan pihak terkait. 
Standar 6. Pendanaan 
6.1. Deskripsi Standar Pendanaan 
Perguruan  tinggi  harus  mampu  menjamin  pendanaan  yang 
memadai  untuk  penyelenggaraan  Tridharma  Perguruan  Tinggi 
serta  peningkatan  mutunya  secara  berkelanjutan.  Usaha­usaha 
penggalangan  dana  oleh  suatu  perguruan  tinggi  harus  mengacu 
pada  visi  dan  misi  perguruan  tinggi  tersebut,  karakter  perguruan 
tinggi  sebagai  badan  hukum  nirlaba  serta  tidak  bertentangan 
dengan ketentuan perundang­undangan yang berlaku. Akuntabilitas 
serta  transparansi  harus  pula  menjiwai  sistem­sistem  pengelolaan 
dana  yang  diberlakukan,  tanpa  meninggalkan  kaidah­kaidah 
akuntansi  yang  benar  termasuk  sistem  audit  internal  atau  publik 
yang  ditetapkan  oleh  pengelola  perguruan  tinggi.  Perguruan  tinggi 
yang baik harus dapat menunjukkan sistem pengelolaan keuangan 
yang  sehat,  transparan,  dan  akuntabel.  Pelaporan  periodik  yang 
akuntabel dan transparan  harus  dapat menjamin terselenggaranya 
program  akademik  yang  bermutu  secara  berkelanjutan,  minimum 
selama lima tahun ke depan. 
6.2. Elemen Penilaian 
a.  Perguruan tinggi memiliki laporan audit keuangan yang memuat 
keandalan sumber pendanaan dan pemanfaatannya.
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007  8 
b.  Perguruan  tinggi  memiliki  bukti  mengenai  proporsi  dana  yang 
dialokasikan  untuk  pengembangan  program  akademik 
dibandingkan  dengan  investasi  pada  aspek  fisik,  sarana  dan 
prasarana. 
c.  Perguruan  tinggi  harus  mempunyai  sistem  montoring  dan 
evaluasi  pendanaan  secara    internal  yang  akuntabel  dengan 
terhadap  semua  unit  kerja  dengan  persetujuan  dari  pimpinan 
yang berwenang. 
d.  Perguruan  tinggi  memiliki  mekanisme  penetapan  biaya 
pendidikan  yang  dibebankan  kepada  mahasiswa  serta  laporan 
proses pengambilan keputusan. 
e.  Perguruan  tinggi  mampu  memperoleh  dukungan  dana  untuk 
program akademik dari luar institusi. 
Standar 7. Tatapamong 
7.1. Deskripsi Standar Tatapamong 
Tatapamong  (governance)  mencakup  sistem,  struktur  organisasi 
dan  mekanisme  yang  menjamin  pengelolaan  institusi  dengan 
transparan  dan  akuntabel.    Tatapamong  dikembangkan 
berdasarkan  nilai­nilai  moral,  etik,  integritas  yang  dianut  serta 
norma­norma  akademik.  Perguruan  tinggi  dapat  membentuk 
lembaga­lembaga  tertentu  yang  dianggap  penting  untuk 
menciptakan  suatu  tata  pamong  yang  baik,  seperti  adanya  dewan 
penyantun,  senat  akademik  atau  senat  perguruan  tinggi,  majelis 
guru  besar  serta  lembaga­lembaga  lain  pada  tataran  pelaksana 
(eksekutif).  Dalam  hubungannya  dengan  lingkungan  eksternal 
maka  tatapamong  yang  baik  harus  dapat  menciptakan  hubungan 
saling  menghormati  antara  Institusi  dengan  lembaga­lembaga 
pemerintah, kelompok­kelompok masyarakat serta institusi lain. 
7.2. Elemen Penilaian 
a.  Perguruan  tinggi  telah  memiliki  unit  tatapamong  dalam  bentuk 
dan  struktur  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  institusi  serta 
peraturan  yang  berlaku  lengkap  dengan  fungsi  dan  wewenang 
yang jelas. 
b.  Perguruan tinggi memiliki rencana strategis yang mencakup visi, 
misi,  tujuan,  dan  strategi  yang  dirumuskan  melalui  pendekatan 
yang  sistemik  dan  sistematik  dengan  mengintegrasikan 
kepentingan  seluruh  stakeholders,  dipublikasikan  dengan  baik 
sehingga semua sivitas akademika dapat dengan mudah meng­ 
aksesnya. 
c.  Perguruan  tinggi  mengembangkan  SOP  yang  memberikan 
gambaran  jelas  tentang  mekanisme  untuk  melakukan 
perencanaan,  pengembangan  serta  implementasi  kebijakan­ 
kebijakan perguruan tinggi bagi setiap unit tatapamong.
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007  9 
d.  Perguruan  tinggi  secara  bertanggung  jawab  menyebarluaskan 
hasil  kinerjanya  secara  berkala  kepada  stakeholders  sebagai 
bentuk akuntabilitas publik 
Standar 8. Sistem Pengelolaan 
8.1. Deskripsi Standar Sistem Pengelolaan 
Untuk  mengelola  program  reguler  maupun  program­program 
pengembangan,  perguruan tinggi memerlukan sistem pengelolaan 
dari  tingkat  institusi  sampai  tingkat  fakultas/jurusan/program  studi 
mencakup  pembagian  fungsi  dan  wewenang  yang  jelas  dan 
sistematis  dalam  alur  kerja,  SOP  serta  tanggung jawab setiap  unit 
tatapamong.  Perguruan  tinggi  harus  pula  memiliki  unit  kerja  yang 
melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  secara  berkala  terhadap 
kinerja  unit­unit  tatpamong  perguruan  tinggi.  Suatu  sistem 
pengelolaan  yang  baik  harus  memiliki  prasarana  dan  sarana  agar 
unit­unit tersebut dapat melakukan layanan yang efektif dan efisien. 
Hasil monitoring dan evaluasi harus dipublikasikan kepada seluruh 
stakeholders untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. 
8.2. Elemen Penilaian 
a.  Perguruan  tinggi  memiliki  rancangan  dan  analisa  jabatan,  job 
description,  prosedur  kerja,  program  peningkatan  kompetensi 
manajerial  yang  sistematis  untuk  menggambarkan  terjadinya 
proses  pengelolaan  yang  efektif  dan  efisien  di  setiap  unit­unit 
kerja. 
b.  Perguruan  tinggi  memiliki  proses  manajemen  yang 
memungkinkan unit­unit kerja menjalankan seluruh fungsi­fungsi 
manajemen. 
c.  Perguruan  tinggi  memiliki  kriteria dan instrumen penilaian  serta 
menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja. 
Standar 9. Sistem Pembelajaran 
9.1. Deskripsi Standar Sistem Pembelajaran 
Perguruan  tinggi  harus  mengembangkan  sistem  dan  proses 
pembelajaran yang  mencerminkan  strategi  untuk  mencapai  tujuan. 
melaksanakan misi dan mewujudkan visinya. Sistem pembelajaran 
tersebut  harus  dengan  mudah  dapat  ditemukan  didalam  pedoman 
akademik sebagai acuan bagi semua unit pelaksana pembelajaran 
dan  memuat  kebijakan,  peraturan,  kode  etik,  norma  dan  nilai­nilai 
akademik.  Perguruan  tinggi  harus  senantiasa  melakukan 
pengkajian  dan  pengembangan  sistem  pembelajaran  yang 
menjamin terjadinya pemutahiran semua komponen­komponennya. 
Dalam  menjamin  proses  dan mutu pembelajaran,  perguruan  tinggi 
harus  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  sistem 
pembelajaran  secara  berkala.  Perguruan  tinggi  juga  harus 
menyediakan  fasilitas,  sarana  dan  prasarana  pembelajaran  yang
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007  10 
dapat  diakses  serta  dimanfaatkan  untuk  mendukung  interaksi 
akademik  antara  mahasiswa,  dosen,  pakar,  dan  nara  sumber 
lainnya dalam kegiatan­kegiatan pembelajran. 
9.2. Elemen Penilaian 
a.  Perguruan  tinggi  mengembangkan  sistem  pembelajaran  sesuai 
dengan  visi,  misi  dan  tujuan  institusi  serta  dipublikasikan  di 
dalam  pedoman  akademik  serta  dijadikan  acuan  oleh  semua 
unit pelaksana pembelajaran. 
b.  Perguruan  tinggi  memiliki  unit  atau  lembaga  yang  mempunyai 
fungsi  mengkaji  dan  mengembangkan  sistem  dan  mutu 
pembelajaran yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi. 
c.  Perguruan  tinggi  menyediakan  sarana  dan  prasarana 
pembelajaran  yang  terpusat  dan  dapat  diakses  serta 
dimanfaatkan  untuk  mendukung  interaksi  akademik  antara 
mahasiswa,  dosen,  pakar,  dan  nara  sumber  lainnya  dalam 
kegiatan­kegiatan pembelajaran. 
d.  Kondisi  fisik  dan  layanan  perpustakaan  di  tingkat  institusi 
memperhatikan  aspek­aspek  berikut:  ukuran  ruangan  yang 
memadai,  kondisi  ruangan  yang  memenuhi  syarat  keamanan 
(alat pemadam  kebakaran), kesehatan dan kenyamanan (suhu, 
pencahayaan,  sirkulasi  udara),  d.peralatan  bantu  bagi 
pengunjung (mesin photo­copy, alat pencari katalog buku), jenis 
dan  bahan  putaka  lengkap  (buku  teks  bahasa  Indonesia  dan 
bahasa  asing,  jurnal  luar  dan  dalam  negeri,  e­journals,  bahan 
audio  video),  layanan  antar  perpustakaan,  layanan  e­library 
dengan  perputakaan  di  fakultas/jurusan/prodi,  rasio  buku 
dengan  jumlah  mahasiswa  memadai  (1:10  sampai  1:20),  rasio 
buku  teks  terbitan  5  tahun  terakhir  dibandingkan  dengan  total 
jumlah  buku,  waktu  layanan  perpustakaan  menacapai  8  –  10 
jam sehari, program pemeliharaan perpustakaan secara berkala 
(fumigasi,  kebersihan),  dan  ruang  diskusi  untuk  kelompok 
belajar mahasiswa. 
e.  Memiliki ruang diskusi untuk kelompok belajar mahasiswa. 
f.  Sistem  Pembelajaran  menjamin  terselenggaranya  proses 
pembelajaran yang objektif, adil dan akuntabel dicerminkan dari 
adanya  evaluasi  mahasiswa  terhadap  proses  pembelajaran 
secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti. 
Standar 10. Suasana Akademik 
10.1. Deskripsi Standar Suasana Akademik 
Suasana  Akademik  adalah  kondisi  yang  dapat 
menumbuhkembangkan    semangat  peningkatan  mutu  akademik, 
interaksi  di  antara  dosen  dan  mahasiswa,  kuantitas  dan  kualitas 
kegiatan  akademik,  mendorong  pengembangan  profesionalisme,
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007  11 
kebebasan  akademik,  kebebasan  mimbar  akademik  serta 
penghormatan kepada kebenaran dan semangat belajar yang tidak 
kunjung padam. 
Suasana akademik   harus dapat diamati dalam berbagai kegiatan 
akademik yang diprakarsai sendiri oleh dosen maupun mahasiswa. 
Prakarsa  tersebut  didorong  dan  difasilitasi  oleh  institusi  berupa 
program­program yang kongkrit. 
10.2. Elemen Penilaian 
a. Perguruan  tinggi  memiliki  kebijakan  dan  program  institusi  yang 
mendorong  pengembangan  suasana  akademik  dalam  bentuk 
pemberian penghargaan bagi dosen dan mahasiswa. 
b. Perguruan tinggi melaksanakan program institusi yang terjadwal 
untuk meraih keunggulan akademik di dalam dan di luar kampus 
yang meningkatkan gairah dan suasana akademik. 
1)  Pelaksanaan  program  institusi  yang  terjadwal,  berupa 
penyediaan  dana  oleh  institusi,  untuk  meraih  unggulan 
akademik didalam dan di luar kampus. 
2)  Pelaksanaan  program  institusi  yang  terjadwal,  berupa 
penyelenggaraan  seminar,  lokakarya,  simposium, 
demonstrasi/pameran,  dan  lomba  karya  ilmiah  dosen  dan 
mahasiswa. 
3)  Pelaksanaan  program  institusi  yang  terjadwal,  berupa 
keikutsertaan  dalam  forum  ilmiah  di  tingkat  nasional  dan 
internasional. 
Standar 11. Sistem Informasi 
11.1. Deskripsi Standar Sistem Infromasi 
Perguruan  tinggi  harus  memiliki  sistem  informasi  yang  disiapkan 
untuk  mendukung  pengelolaan  dan  peningkatan  mutu  program 
akademik. Sistem informasi dalam suatu perguruan tinggi minimal 
terdiri  atas  pengumpulan  data,  analisis,  penyimpanan, 
pengambilan  kembali  data  (retrieval),  presentasi  data  dan 
informasi  serta  komunikasi  dengan  pihak  berkepentingan  yang 
dibangun  secara  terpusat  di  tingkat  perguruan  tinggi  dan  atau 
terdistribusi pada unit­unit terkait. Data dan informasi yang dikelola 
oleh  perguruan  tinggi  dapat  meliputi  akademik,  kemahasiswaan, 
sumberdaya  manusia,  prasarana  dan  sarana,  administrasi  dan 
keuangan  serta  data  lain  yang  dianggap  perlu  untuk  kepentingan 
berbagai pihak. Dalam berbagai hal, perguruan tinggi harus dapat 
memanfaatkan sistem informasi yang dimilikinya untuk memelihara 
komunikasi  dan  koordinasi  internal  serta  kerjasama  dengan 
institusi  lain,  pemerintah,  alumni,  perusahan/industri  atau 
masyarakat luas.
BAN­PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2007  12 
Be


Use: 0.2599